Rakor Deputi Polhukam PMK: Membangun Strategi Pengawasan dalam menghadapi era Indonesia 4.0

Acara tersebut di hadiri oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Ernadhi Sudarmanto dan para Direktur para Kasubdit serta para Korrdinator Pengawasan (Korwas) Bidang Instansi Pengawasan Pemerintah (IPP) dari 34 Perwakilan BPKP Seluruh Indonesia.

Dalam kata sambutannya Deputi mengatakan untuk membahas hal-hal yang strategis, diantaranya isu mengenai Indonesia 4.0, HCI dan SDGs, saat ini kebijakan pengawasan, strategi yang diambil oleh BPKP adalah kemitraan dan network, serta penguatan BPKP secara internal, dan dapat kita uji pada akhir rakor.

untuk menyikapi Indonesia 4.0, mengawal SDGs, mengawal HCI, dan telah merumuskan langkah dan misi yang dibutuhkan. Bila dibawa ke konsep dibawa link ke postur apbn dan apbd, karena anggaran yang terkait dengan polhukam PMK semakin besar, dan perlu diawasi. Sehingga perlu dirumuskan metode pengawasan  yang paling menambah nilai.

Agar tetap fokus pada substansi yang menjadi beban dan tanggungjawab kita, sementara dari perjalanan beberapa saat yang lalu, ada kendala tentang pengawalan akuntabilitas pembangunan, yaitu susbtansi dan soft competency. Kita akan mencoba melakukan mapping soft competency melalui MBTI, jadi adalah yang penting agar kita menikmati prose MBTI sebagai Individu, bukan sebagai auditor. Sehingga dapat diperoleh celah-celah untuk melakukan pengembangan diri. Dengan ini diharapkan dapat muncul gagasan yang dapat digunakan secara bijak. MBTI tidak ada salah dan benar.

Di akhir rakor diharapkan dapat dilakukan pengujuan atas konsep yang dipapatkan, Ukurannya nanti apa?dan kapan kita akan melaksanakannya, dan siapa yang akan melakukan. Dan apa yang dapat dikontribusikan

Humas d2