Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Deputi Polhukam: Internalisasi  Road Map Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019
25 April 2017 19:22:35 / polsoskam / dibaca: 184 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta - (21/4/2017)  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembagunan  Manusia dan Kebudayaan melaksanakan Internalisasi  Road Map Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019 sesuai Perka Nomor 7 Tahun 2016 bertempat di Raung Rapat lantai 5 kantor Pusat BPKP. Acara dibuka olehDirektur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam PMK Lainnya.

Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi diawali dengan penyampaian arahan dari Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidangan Polhukam PMK Lainnya, Djoko Prihardono. Selanjutnya  penyampaian Paparan Road Map Reformasi Birokrasi oleh Narasumber Pengendali Teknis pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Ambar Mulyadi dengan Moderator Agus Yulianto, Kasubag TUP II. Hadir dalam acara tersebut antara lain para Kepala Sub Direktorat, para Pejabat Fungsional Auditor, serta para Pejabat Fungsional Umum lain..

Djoko Prihardono  dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan awal dari Reformasi Birokrasi ini adalah perubahan pola pikir (mind set) dan serta kemampuan meninggalkan zona nyaman dalam rangka peningkatan kinerja. Refomasi Birokrasi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik untuk membawa ke arah perubahan kinerja yang lebih baik, sesuai  Perka Nomor 7 Tahun 2016. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk mencapai tiga sasaran yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel,  Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, melalui delapan area perubahan meliputi manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM, peraturan perundang-uandangan, dan kualitas pelayanan publik.

Djoko Prihardono juga menyampaikan Rencana kerja Reformasi Birokrasi BPKP yang sudah dan sedang dilaksanakan, meliputi Penguatan kelembagaan sesuai Perpres 192 Tahun 2014, Reorganisasi Perwakilan BPKP, Kebijakan Pola Hubungan Struktural-Fungsional, Perumusan Pola Karir dan Mutasi, Penataan Ulang Penempatan Pegawai, Optimalisasi SDM dukungan (Tata Usaha), penambahan SDM auditor.

Pada akhir arahannya, Djoko Prihardono kembali menekankan keharusan seluruh pegawai untuk melakukan perubahan demi meningkatkan kinerja sesuai tugas masing-masing.

Ambar Mulyadi dalam  paparannya  mengawali dengan pemyampaian  tahapan lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2019 nanti diharapkan bisa efektif, efisien dan ekonomis, serta fokus pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil), menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik, serta Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi.

SelanjutnyaAmbar Mulyadi menjelaskan, bahwa selain tahapan lima tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, juga ada Proses Bisnis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Area Perubahan, Sasaran Reformasi Birokrasi, Ukuran Keberhasilan, Tahapan Reformasi Birokrasi, Pencapaian Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi BPKP yang meliputi Program dan Kegiatan serta Quick Wins, Kriteria Keberhasilan, Target Out come yaitu tercapainya outcome dari setiap area perubahan ditunjukkan dengan keberhasilan  pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Menurut Ambar Mulyadi, BPKP secara mandiri telah melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Tahun 2010-2014. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dapat terlihat  dari hasil penilaian mandiri yang mencapai skor 78,74 pada Tahun 2016 dan diharapkan skor tersebut akan terus meningkat. Penilaian ini meliputi unsur  proses sebesar 60% dan unsur hasil sebesar 40%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015,   Reformasi Birokrasi ditujukan pada pencapaian tiga sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya  peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya  kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

(Humas:D2/ a.yulianto/m.permina)



Share      

Berita Terkait: