Guna memenuhi amanat peraturan Menpan dan RB Nomor 49 tahun 2011, bertempat di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Senin 26 Januari 2015 telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai di lingkungan Deputi dengan nama anyar “Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. Total keseluruhan pegawai yang mengikuti penandatanganan pakta integritas ini sebanyak 123 orang.

Penandatanganan pakta integritas ini bermakna untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pegawai untuk selalu bertindak sesuai aturan prilaku, patuh terhadap peraturan, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel, bekerja profesional, mencegah KKN, tidak menerima suap, dan menghindarkan pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Pada kesempatan tersebut Deputi Polhukam PMK, Bapak Binsar Simanjuntak dalam sambutannya antara lain menyampaikan agar penandatanganan pakta integritas ini tidak sekedar formalitas, tetapi dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terlebih lagi dengan amanah baru sesuai Perpres 192 tahun 2014 dan Inpres 9 tahun 2014 seluruh pegawai dituntut untuk mampu merubah paradigma dari “Old BPKP” menuju “New BPKP” dilandasi PIONIR dan 5 As untuk menggapai Trust dari stakeholder. Bapak Deputi mengajak kita semua bertanya pada diri sendiri: Apakah kita sudah menerapkan prinsip Good Governance dalam tugas kita masing-masing sesuai amanah yang diberikan oleh pemberi amanah (rakyat)??

Seusai acara penandatanganan pakta integritas dilanjutkan dengan Program Pelatihan Mandiri (PPM/PKS) dengan materi seputar BPJS Kesehatan dengan narasumber dari Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur. Cukup banyak pertanyaan dari pegawai diantaranya bagaimana merubah Askes ke BPJS, apakah harus diganti kartu Askes yang ada ke kartu BPJS, konon penolakan pemegang kartu Askes untuk dilayani di rumah sakit, bagaimana prosedur berubah dari Askes ke BPJS, dll.(bapusa/permina)