Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

BPKP Mendampingi Sekretariat dan Badan Keahlian DPR Membangun SPIP
18 September 2020 10:25:34 / polsoskam / dibaca: 14 kali / Kat: SPIP

Jakarta (17/9) – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan prosedur pengendalian yang terintegrasi untuk meyakini pencapaian tujuan organisasi pemerintah, melalui proses yang lebih efektif dan efisien, laporan keuangan yang lebih handal, aset yang lebih aman, serta peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan. 

Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan Intern dalam Pemilu Serentak 2020
27 Agustus 2020 11:10:35 / polsoskam / dibaca: 189 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta (28/7/2020) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Inspektur Komisi Pemilihan Umum Adiwijaya Bakti, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan, diundang sebagai narasumber dalam Rakornis. Acara dihadiri oleh direktur di lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK dan Deputi Bidang PKD, Kepala Perwakilan BPKP, pimpinan dan sekretaris KPU provinsi/kabupaten/kota, Inspektur pemerintah daerah, auditor di lingkungan BPKP (Korwas dan PFA Perwakilan BPKP, auditor pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK dan Deputi Bidang PPKD), serta auditor di lingkungan Inspektorat Utama KPU.

 

Rakornis: Penguatan PBJ Sinergi Pengawasan Intern Dalam Era New Normal
13 Juli 2020 07:58:00 / polsoskam / dibaca: 596 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta (29/6) - Memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah mendorong untuk tetap produktif dan aman dari Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya persamaan persepsi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada masa new normal, apakah akan mengacu pada ketentuan pengadaan di masa darurat atau kembali ke aturan normal. Selain itu, pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergi pengawasan guna menurunkan risiko pelanggaran hukum maupun risiko kontraktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.


Arsip Berita
Peraturan Kepala BPKP No 9 Tahun 2016 Tentang IKU
Pengantar Deputi

SELAMAT DATANG DI SITUS DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP, JL. Pramuka Raya No. 33, Gedung Lt. V, Jakarta Timur 13120 Telp. 021-85906858, Fax. 85905504Selamat Datang DI WEBSITE DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP

Pengantar Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di website Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan mandat kepada BPKP dalam pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan kegiatan yang ditugaskan Presiden. Selain itu, BPKP juga berperan dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana juga diamanatkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang mendorong tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN (clean government). Untuk mewujudkan hal tersebut serta sejalan dengan visi dan misi BPKP, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mengembangkan dua pilar. Pilar pertama adalah pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta quality assurance penilaian SPIP. Pilar yang kedua adalah pengembangan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan BPKP. Pengembangan kapabilitas APIP ini dilakukan dengan bimbingan teknis dan quality assurance melalui model Internal Audit Capability Model (IACM). Kedua pilar tersebut merupakan pendorong (driver) utama peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan pada 55 (lima puluh lima) kementrian /lembaga yang menjadi mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan akuntabilitas bagi suatu instansi pemerintah termasuk BPKP. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi, perlu didesain media yang dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan real time. Informasi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan, visi dan misi BPKP secara menyeluruh.

Saya berharap kiranya website inI dapat digunakan semaksimal mungkin, terutama oleh warga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK sebagai sarana aktualisasi diri, media edukasi, alat pembelajaran dan menjadi bridging sekaligus sarana mediasi untuk memberikan service exellence kepada para stakeholders. Website ini juga merupakan implementasi dari knowledge management dalam rangka peningkatan kinerja organsisasi. Di sisi lain, website ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi publik dalam mencari informasi seputar BPKP pada umumnya, dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada khususnya.

Akhir kata, inilah salah satu karya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam peran serta membangun organisasi BPKP dalam penyebarluasan informasi yang bertanggungjawab.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Deputi Kepala BPKP,

Ttd

Iwan Taufiq Purwanto