Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Deputi Polhukam: Internalisasi  Road Map Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019
25 April 2017 19:22:35 / polsoskam / dibaca: 339 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta - (21/4/2017)  Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembagunan  Manusia dan Kebudayaan melaksanakan Internalisasi  Road Map Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019 sesuai Perka Nomor 7 Tahun 2016 bertempat di Raung Rapat lantai 5 kantor Pusat BPKP. Acara dibuka olehDirektur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam PMK Lainnya.

Pakta Integritas: Komitmen KIta Semua Sebagai Birokrasi Yang Jujur dan Terpercaya
23 Januari 2017 13:48:04 / polsoskam / dibaca: 1105 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan di Aula Gandhi BPKP Pusat, Jakarta (23/1/2017)

SPIP: Mengawal Program Kesejahteraan Rakyat
05 Januari 2017 13:35:44 / polsoskam / dibaca: 932 kali / Kat: SPIP

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukan PMK, Binsar H Simanjuntak, menyampaikan pentingnya implementasi SPIP yang efektif dalam rangka mengawal Program-program Penanggulangan Kemiskinan di lingkungan Kementerian Sosial.  


Arsip Berita
Pengantar Deputi

 

 

SELAMAT DATANG DI SITUS DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP, JL. Pramuka 33, Gedung Lt. V, Jakarta Timur 13120 Telp. 021-85906858, Fax. 85905504


Selamat Datang DI WEBSITE DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP

Pengantar Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  mengamanatkan akan pentingnya suatu informasi diidentifikasi, dikelola, dan dikomunikasikan secara tepat dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Tak hanya itu, Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, mengamanatkan kepada BPKP suatu peran kunci yang sangat strategis untuk mengawal akuntabilitas Kementerian/Lembaga, tentunya peran yang dijalankan dengan pendekatan kemitraan, bukan pendekatan kewenangan. Website yang hadir di tengah-tengah kita ini tak lain adalah implementasi peraturan tersebut, selain channel of communication lainnya seperti majalah, buletin, video conference, dan lainnya.  

Bakohumas sebagai organisasi payung insan kehumasan Kementerian/Lembaga pernah menganugerahkan award kepada BPKP salah satu dari 5 Besar Pengelola Website Terbaik di lingkungan K/L. Tak hanya itu, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa BPKP sebagai pilot project K/L yang telah menerapkan Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua hal tersebut menjadi modal berharga bagi website Deputi Polsoskam sebagai bagian dari www.bpkp.go.id untuk berbuat yang lebih baik lagi demi terwujudnya good governance dan clean government.

Akhirnya, saya berharap kiranya website ini dapat digunakan semaksimal mungkin, terutama oleh warga Polsoskam BPKP sebagai sarana akutalisasi diri dan menjadi bridging untuk memberikan service excellent kepada para stakeholders.  Selain itu, website ini hendaknya dapat berperan sebagai sarana publikasi kegiatan Kedeputian Polsoskam BPKP, selain sebagai media edukasi, alat pembelajaran sekaligus sarana mediasi antara Kedeputian Polsoskam dengan para stakeholdernya.

 

 

 

Peraturan Kepala BPKP No 9 Tahun 2016 Tentang IKU