Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Penandatangan MOU BPKP dengan Universitas Lambung Mangkurat
30 Mei 2016 12:08:58 / polsoskam / dibaca: 74 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Penguatan Tata Kelola Universitas Yang Baik merupakan tema dari pelaksanaan MOU antara BPKP dengan Universitas Lambung Mangkurat, Senin 23/5, sejalan dengan harapan Rektor Universitas Lambung Mangkurat untuk memenuhi persyaratan menjadi PTN Badan Layanan Umum 

BPKP Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa Beasiswa STAR UNILA
25 Mei 2016 09:27:24 / polsoskam / dibaca: 101 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Sebagai internal auditor pemerintah BPKP terus berupaya mendorong mewujudkan akuntabilitas pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Berbagai pendekatan dalam konteks pengawasan intern telah dilakukan BPKP untuk mendukung hal ini. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan langsung dengan dua hal ini yaitu para pengelola keuangan dan auditor Inspektorat. 

Penandatanganan MOU BPKP dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
27 April 2016 19:14:45 / polsoskam / dibaca: 140 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPKP dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dalam meningkatkan Tata Kelola Universitas Yang Baik (Good University Governance) Senin, (25/4)


Arsip Berita
Pengantar Deputi

SELAMAT DATANG DI SITUS DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP, JL. Pramuka 33, Gedung Lt. V, Jakarta Timur 13120 Telp. 021-85906858, Fax. 85905504


Selamat Datang DI WEBSITE DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP

Pengantar Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  mengamanatkan akan pentingnya suatu informasi diidentifikasi, dikelola, dan dikomunikasikan secara tepat dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Tak hanya itu, Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, mengamanatkan kepada BPKP suatu peran kunci yang sangat strategis untuk mengawal akuntabilitas Kementerian/Lembaga, tentunya peran yang dijalankan dengan pendekatan kemitraan, bukan pendekatan kewenangan. Website yang hadir di tengah-tengah kita ini tak lain adalah implementasi peraturan tersebut, selain channel of communication lainnya seperti majalah, buletin, video conference, dan lainnya.  

Bakohumas sebagai organisasi payung insan kehumasan Kementerian/Lembaga pernah menganugerahkan award kepada BPKP salah satu dari 5 Besar Pengelola Website Terbaik di lingkungan K/L. Tak hanya itu, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa BPKP sebagai pilot project K/L yang telah menerapkan Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua hal tersebut menjadi modal berharga bagi website Deputi Polsoskam sebagai bagian dari www.bpkp.go.id untuk berbuat yang lebih baik lagi demi terwujudnya good governance dan clean government.

Akhirnya, saya berharap kiranya website ini dapat digunakan semaksimal mungkin, terutama oleh warga Polsoskam BPKP sebagai sarana akutalisasi diri dan menjadi bridging untuk memberikan service excellent kepada para stakeholders.  Selain itu, website ini hendaknya dapat berperan sebagai sarana publikasi kegiatan Kedeputian Polsoskam BPKP, selain sebagai media edukasi, alat pembelajaran sekaligus sarana mediasi antara Kedeputian Polsoskam dengan para stakeholdernya.