Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Berita Seputar Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK

Joint Audit BNPB dan BPKP TA 2018
26 Nopember 2018 08:21:00 / polsoskam / dibaca: 72 kali / Kat: Audit

Bogor (14/11/2018) Deputi Polhukam PMK, Ernadhi Sudarmanto, menghadiri acara Rapat Pembahasan Hasil Kegiatan Joint Audit BNPB dan BPKP Tahun Anggaran 2018 di Hotel Asana Grand Pangrango , Bogor Jawa Barat.

RAKOR SATGASWAS ASIAN GAMES VIII
09 Nopember 2018 17:33:19 / polsoskam / dibaca: 79 kali / Kat: Evaluasi

Jakarta (7/11/18) Direktorat PLP Bidang Polsoskam Lainnya, Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawasan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung BPKP

Koordinasi Diseminasi Pedoman Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018
15 Oktober 2018 15:56:50 / polsoskam / dibaca: 220 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Jakarta, (9/10/18) Mengawal kelancaran dan akuntabilitas proses pengadaan PNS, BPKP melaksanakan Rapat Koordinasi Diseminasi Pedoman Pengawasan Pengadaan PNS Tahun 2018 di Aula Gandi Gedung Lantai II BPKP Pusat. 


Arsip Berita
Peraturan Kepala BPKP No 9 Tahun 2016 Tentang IKU
Pengantar Deputi

 

 

SELAMAT DATANG DI SITUS DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP, JL. Pramuka Raya No. 33, Gedung Lt. V, Jakarta Timur 13120 Telp. 021-85906858, Fax. 85905504


Selamat Datang DI WEBSITE DEPUTI POLHUKAM PMK BPKP

Pengantar Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di website Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan mandat kepada BPKP dalam pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan kegiatan yang ditugaskan Presiden. Selain itu, BPKP juga berperan dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana juga diamanatkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang mendorong tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN (clean government). Untuk mewujudkan hal tersebut serta sejalan dengan visi dan misi BPKP, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mengembangkan dua pilar. Pilar pertama adalah pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta quality assurance penilaian SPIP. Pilar yang kedua adalah pengembangan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan BPKP. Pengembangan kapabilitas APIP ini dilakukan dengan bimbingan teknis dan quality assurance melalui model Internal Audit Capability Model (IACM). Kedua pilar tersebut merupakan pendorong (driver) utama peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan pada 55 (lima puluh lima) kementrian /lembaga yang menjadi mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan akuntabilitas bagi suatu instansi pemerintah termasuk BPKP. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi, perlu didesain media yang dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan real time. Informasi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan, visi dan misi BPKP secara menyeluruh.

Saya berharap kiranya website inI dapat digunakan semaksimal mungkin, terutama oleh warga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK sebagai sarana aktualisasi diri, media edukasi, alat pembelajaran dan menjadi bridging sekaligus sarana mediasi untuk memberikan service exellence kepada para stakeholders. Website ini juga merupakan implementasi dari knowledge management dalam rangka peningkatan kinerja organsisasi. Di sisi lain, website ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi publik dalam mencari informasi seputar BPKP pada umumnya, dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada khususnya.

Akhir kata, inilah salah satu karya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam peran serta membangun organisasi BPKP dalam penyebarluasan informasi yang bertanggungjawab.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Deputi Kepala BPKP,

Ttd

Ernadhi Sudarmanto