Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

  1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
  5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
  7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.


Tim Optimalisasi Penerimaan Negara


Share   
PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN
Visi dan Misi
Pengantar Deputi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia (SDM)
Motto dan Jinggel
PRODUK
Pedoman Pengawasan
Hasil Pengawasan
SATUAN TUGAS
Audit BLN
Tim OPN
Audit RDI
Topik Pilihan
IPM
EP Program 2008
PNBP
PKPS BBM
Download
PP 60 Tahun 2008
INFORMASI PUBLIK
LAKIP Tahun 2011
LAKIP Tahun 2012
LAKIP Tahun 2013

PENGUNJUNG

Free and good Web Counter

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
Gedung BPKP Lantai VI
Jl. Pramuka 33,
Jakarta 13120
Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318
E-mail : perekonomian@bpkp.go.id