Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

KEGIATAN DAN HASIL OPN

KEGIATAN YANG DILAKUKAN TOPN

FOKUS KEGIATAN

Fokus kegiatan Tim Teknis OPN lebih menitikberatkan pada kegiatan pemeriksaan dengan arah peningkatan porsi kegiatan non pemeriksaan seperti kajian/evaluasi potensi penerimaan negara yang pada gilirannya akan mengerucut pada suatu simpulan besar terhadap pengelolaan penerimaan negara yang efisien dan efektif. Cara yang ditempuh melalui:

  • Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi penerimaan negara yang belum tergali;
  • Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta peraturan-peraturan di bidang penerimaan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara;
  • Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait terhadap kelancaran tugas BPKP, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan penyelamatan kekayaan negara;
  • Melakukan tugas terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

HASIL KEGIATAN

Tren hasil kegiatan Tim Teknis OPN 5 tahun terakhir:

 

TREN REALISASI KEGIATAN TOPN

Uraian Tahun Anggaran
  2004 2005 2006 2007 2008
Nilai temuan kewajiban setor Rp.Trilyun 0,61 1,71 2,09 8,52 3,06
US$ Juta 22.55 73.59 94.58 23.21 179.52
Nilai setoran ke Kas Negara/Tindak Lanjut (sesuai tahun temuannya) Rp.Trilyun 0,43 0,84 1,82 8,28 0,08
US$ Juta 5.62 20.59 11.30 1.77 6.48
Prosentase TL % 58,96 43,02 65,35 95,04 3.14
Jumlah ST Terbit Buah 269 232 14 315 254
Jumlah ST Carry Over Buah 257 286 251 49 163
Jumlah Lap. Terbit Buah 257 295 215 202 195
Tingkat Penyelesaian % 48,86 55,87 81,13 56,01 46,76
Realisasi Anggaran Rp.Milyar 13,81 10,69 1,42 9,55 16,62

 

 

Kajian/Evaluasi yang dilakukan Tim Teknis OPN Tahun 2008

No. Judul Tujuan
1. Kajian atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
  1. Mengevaluasi dampak pengalihan pengenaan BHP frekuensi radio berbasis kanal ke BHP radio berbasis lebar pita dengan menghitung berapa kira-kira peningkatan PNBP dari kebijakan pengalihan ini.
  2. Mengidentifikasi dampaknya bagi kemudahan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaaan kewajiban pemenuhan PNBP oleh pihak operator.
  3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi aturan aturan yang tidak sesuai lagi, aturan yang belum lengkap sehubungan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio.
2 Kajian atas Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemberi Kuasa Pertambangan Batubara oleh Pemda Melalui Mekanisme Kontrol
  1. Mengidentifikasi potensi PNBP KP Batubara yang dapat ditingkatkan sebagai penerimaan Negara.
  2. Mengidentifikasi factor-faktor yang dapat meningkatkan potensi PNBP dari pemberian izin dan pengelolaan KP batubara
  3. Mengetahui mekanisme kontrol yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian izin dan pengelolaan KP batubara serta mengidentifikasi peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah.
3 Kajian atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara Jabatan
  1. Untuk mengetahui kemungkinan diberlakukannya penetapan PNBP secara jabatan untuk dapat meningkatkan penerimaan Negara
  2. Untuk mengetahui pada keadaan bagaimana penetapan PNBP secara jabatan dapat dilaksanakan
  3. Untuk memberi rekomendasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan PNBP secara jabatan
4 Kajian atas PNBP Jasa Pelayanan Udara (JPU) yang dipungut oleh Bandara Changi Singapura
  1. Menilai kelayakan jumlah realisasi setoran RANS Charge dari CAAS periode 1999 sd 2007
  2. Menilai kelayakan tariff RANS Charge yang digunakan CAAS
  3. Menginventarisasi kemungkinan adanya klausul timpang dalam perjanjian delegasi pengelolaan Sektor A yang merugikan pemerintah RI

 


Share   
PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Visi dan Misi
Pengantar Deputi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia (SDM)
Motto dan Jinggel
PRODUK
Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
TIM OPN
Audit BLN
IPM
Audit RDI
EP Program 2008
PNBP
PKPS BBM
Download
PP 60 Tahun 2008
INPRES 9 Tahun 2014
PERPRES 192 Tahun 2014
INFORMASI PUBLIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja (LKj)
RENSTRA 2015-2019
Laporan Kinerja Triwulanan

PENGUNJUNG

Free and good Web Counter

Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Perekonomian 
dan Kemaritiman
Gedung BPKP Lantai VI
Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120
Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318
E-mail : deputi1@bpkp.go.id