Pertahanan atau pengawasan lapis pertama adalah berada pada pimpinan unit kerja kerja atau manajemen. Manajemen mengawasi secara langsung jalannya kegiatan proses bisnis organisasi. Untuk pertahanan lapis kedua adalah unit kepatuhan yaitu unit kerja yang tugasnya mengawasi atau memantau kinerja unit kerja lain, kadang disebut juga unit pengendalian. Untuk pertahanan terakhir atau pertahanan lapis ketiga adalah Inspektorat atau APIP. APIP berkewajiban mengawasi pelaksanaan kegiatan di lembaga agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2019 Deputi Perekonomian dan KemaritimanHasil yang diharapkan dalam pelaksanaan RB pada tahun-tahun ke depan, 8 area perubahan RB, sasaran RB BPKP dalam Road Map 2015-2019, pencapaian yang telah dipenuhi RB BPKP, rencana kerja dari tim RB BPKP, program quick wins yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BPKP, kriteria keberhasilan dari RB, target outcome, dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Pertahankan ISO 9001:2008Dengan adanya ISO 9001 : 2008, diharapkan Direktorat Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP dapat mempertahankan mutu dan kualitas audit sehingga memberikan jaminan atas kepercayaan para stakeholder.
Kesadaran akan nilai penting suatu informasi mungkin adalah hal yang paling mendasari di launching-nya situs bpkp.go.id Deputi Perekonomian. Kesadaran itu sendiri tidaklah bersifat statis namun sangat dinamis, sangat tergantung dengan kedinamisan informasi itu sendiri. Dinamisnya suatu informasi dan kedinamisan kesadaran atas arti penting informasi itulah yang dicoba dijembatani dalam suatu dialog box komunikasi yang dinamakan situs web. Semoga situs web ini menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas informasi dan membangun citra BPKP yang semakin dicintai dan dipercaya oleh para stakeholder BPKP.
Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Kepala BPKP bahwa BPKP sudah mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), yang salah satu tujuan akhirnya adalah terciptanya clean government.
Pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, namun serangkaian proses yang berlangsung untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dalam konteks inilah kegiatan-kegiatan di lingkungan Deputi PIP Bidang Perekonomian -- yang dipandang tepat untuk disampaikan kepada para stakeholders – di upload ke dalam media ini.
Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap reposisi dan revitalisasi BPKP yang tercermin dari perubahan atas visi, misi, renstra, serta segenap derivasinya sampai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud sebagian mungkin sudah, sedang, atau akan dilakukan yang kesemuanya disesuaikan dengan perubahan itu. Semua ini potensil menjadi data atau bahkan informasi bagi para pihak.
Fakta di lapangan adalah bahwa suatu informasi dapat bersifat sangat dinamis, dapat saja suatu informasi secara tiba-tiba menjadi usang, atau sebaliknya informasi tertentu yang dapat saja bersifat evergreen. Oleh karena itu, suatu mekanisme tertentu perlu ada, agar semua informasi yang diinformasikan dalam situs web ini tidak menjadi usang, malah sebaliknya merupakan informasi yang valid dan up-to date.
Demikian suatu harapan agar maksud dan tujuan dikembangkan situs web ini dapat tercapai, kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
| PROFIL DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN |
| Visi dan Misi |
| Pengantar Deputi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia (SDM) |
| Motto dan Jinggel |
| PRODUK |
| Pedoman Pengawasan |
| Hasil Pengawasan |
| SATUAN TUGAS |
| Audit BLN |
| Tim OPN |
| Audit RDI |
| Topik Pilihan |
| IPM |
| EP Program 2008 |
| PNBP |
| PKPS BBM |
| Download |
| PP 60 Tahun 2008 |
| INPRES 9 Tahun 2014 |
| PERPRES 192 Tahun 2014 |
| INFORMASI PUBLIK |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
| Perjanjian Kinerja |
| Laporan Kinerja (LKj) |
| Laporan Kinerja Triwulanan |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Gedung BPKP Lantai VI Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120 Telp. 021-85910031 (hunting) ext:0318 E-mail : deputi1@bpkp.go.id