Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dijelaskan bahwa Perwakilan BPKP Papua mempunyai tugas pokok: "Melaksanakan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Penyelenggaraan Akuntabilitas di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku".

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pewakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
  3. Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis dan/atau lintas Departemen/Lembaga/ Wilayah;
  5. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman / bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
  11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

 

 

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai bagian dari organisasi BPKP, mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:

 

 

  1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (pasal 49), yaitu: a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
  2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (pasal 59  ayat (2).
  3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
  4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya(Pasal 54 ayat 3).

 

 

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Disamping itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:
  1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;
  2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru yang menekankan pada soft control;
  3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.

 


Share   
Profil Papua
Kata Pengantar
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Sumber Daya Manusia
Visi dan Misi
Kegiatan Utama
Korwas IPP
Korwas Investigasi
Korwas APD
Korwas Akuntan Negara
Korwas P3A
Informasi Publik
Capaian Kinerja
Produk Perwakilan
Pengadaan Barang dan Jasa
Posisi Laporan Keuangan
Rencana Kerja
Tapkin, Renstra dan LAKIP
RKA 2016

Contact Person

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
Jalan Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura, Papua 99117
Telp (0967) 542750, Fax (0967) 543197
e-mail : papua@bpkp.go.id