Piloting Pengawasan Dana BOS dengan Model PKPM 4.0 di Kota Jayapura Berjalan Lancar

Jayapura (24/09) dan (27/09) Tim pengawasan dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan kick off Piloting Pengawasan Dana BOS TA 2021 melalui model Pengawasan Kolaboratif dengan Partisipasi Masyarakat (PKPM 4.0) pada 4 sekolah di Kota Jayapura, yaitu SMPN 1 Jayapura, SMPN 5 Jayapura, SDN Kotaraja, dan SDN Inpres Kotaraja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Piloting PKPM 4.0 ini menggunakan aplikasi SITIFAMAS 1.0 sebagai alat bantu untuk memudahkan para Kader Peduli Pengawasan (KPP) berpartisipasi dalam pengawasan Dana BOS yang dilakukan oleh BPKP.  Auditor Madya Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Mochammad Onny Soeryono mengatakan bahwa perlu adanya sinergi serta hubungan yang baik antara pihak sekolah, KPP, serta tim pengawasan dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam mengawal penggunaan Dana BOS agar efektif, efisien, serta akuntabel demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih maju dan dapat mencerdaskan tunas-tunas muda bangsa yang akan mengemban masa depan bangsa Indonesia.

Diharapkan KPP sudah dapat secara mandiri memahami perannya dalam kolaborasi pengawasan bersama BPKP. Bentuk utama pengawasan yang diperkenalkan dalam kegiatan piloting ini adalah monitoring dalam pengelolaan Dana BOS di 4 sekolah percontohan. Dalam piloting ini KPP sudah mulai diarahkan untuk menggunakan aplikasi SITIFAMAS 1.0 dalam menuangkan hasil pengawasannya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kolaboratif ini. KPP diarahkan untuk mengisi kertas kerja pengawasan berbasis elektronik serta mengunggah data-data yang dibutuhkan dan hasil pengawasan KPP tersebut diolah dan direviu secara berjenjang oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai bentuk kolaborasi pengawasan.

Salah satu KPP, yaitu Ketua Komite Sekolah SD Inpres Kotaraja, Frelyno CH. Gaspersz mengatakan bahwa penugasan Pengawasan dengan Kolaborasi Masyarakat ini merupakan terobosan yang sangat bermanfaat dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua agar penggunaan Dana BOS lebih maksimal dan tepat sasaran. Harapannya, tujuan dari penggunaan Dana BOS ini dapat tercapai dengan baik. Beliau berharap kedepannya tidak hanya komite saja yang dilibatkan, tetapi masyarakat secara luas juga dapat dilibatkan dan memberi masukan atas pengawasan ini sehingga penggunaan dan pelaksanaan terkait Dana BOS ini sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk selanjutnya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan terus melatih serta mendampingi KPP agar Program Pengawasan Kolaboratif dengan Partisipasi Masyarakat (PKPM) 4.0 dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat, khususnya KPP peduli terhadap pentingnya pengawasan dan mampu secara mandiri. Model PKPM 4.0 diharapkan dapat diimplementasikan untuk pengawasan pada sektor lainnya yang menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan model PKPM 4.0, hasil pengawasan akan lebih efektif dan memberikan informasi yang lebih akurat, objektif, valid, dan beragam sehingga hasil pengawasan BPKP lebih memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan pemerintah pada umumnya.

Kepala Sekolah SD Inpres Kotaraja juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan KPP yang secara sungguh-sungguh berusaha untuk mengimplementasikan model pengawasan ini demi mengawal penggunaan Dana BOS di sekolah yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah serta mengangkat nama baik sekolah. Sebaliknya, KPP juga merasa bangga sekaligus terbantu karena dengan aplikasi SITIFAMAS 1.0 karena tugas, peran, serta masukan mereka dapat disampaikan dan dilaksanakan  dengan mekanisme yang lebih mudah dan efektif.