BPKP Papua Pantau Langsung Penyaluran BLT-DD serta Aset Desa di Kabupaten Jayapura

JAYAPURA- (27/08) BPKP Papua bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengevaluasi langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Pelaporan Aset Desa. Hal ini untuk memastikan bahwa Desa telah siap mempertanggung jawabkan serta menyalurkan Bantuan Langsung Tunai tersebut secara efektif, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Joko Sunaryanto, mengatakan bahwa sesuai dengan amanat Presiden, BPKP berkomitmen untuk ikut membantu dalam mengawal penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dan ia berharap bantuan ini segera diterima oleh KPM agar dapat membantu masyarakat yang terdampak wabah pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Elisa Yarusabra mengatakan bahwa administrasi desa belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya pedoman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura serta belum diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur terkait hal ini, atas evaluasi yang tlah dilakukan BPKP ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam perumusan draft Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Beliau juga menerima saran dan masukan dari Tim Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua terkait Penyaluran BLT-DD dan penggunaan Dana Desa seperti mengadakan sosialisasi terkait tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa, melakukan pelatihan penatausahaan desa, serta mendorong penggunaan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Pengelolaan Aset Desa ini, Tim BPKP Papua bersama dengan rekan-rekan dari Dinas PMK meninjau langsung ke lokasi kampung yang diuji petik, yaitu Kampung Asei Kecil, Kampung Nolokla, Kampung Sabron Sari, dan Kampung Nambom. Dari empat desa yang diuji petik terdapat satu desa yang belum memutakhirkan data KPM BLT-DD, sehingga terdapat potensi adanya ketidak sesuaian daftar calon penerima BLT-DD dengan riilnya di lapangan. Selain itu, seluruh kampung yang diuji petik belum melakukan administrasi serta pelaporan asetnya yang menyebabkan sulitnya melacak asset-aset yang dimiliki kampung tersebut.

Ke depannya, Perwakilan BPKP Papua akan terus mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Pelaporan Aset Desa agar berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.