Kaper BPKP Papua Pantau Langsung Penyaluran BST Melalui PT Pos Indonesia di Jayapura

 

JAYAPURA (25/07) Bertempat di Kantor Pos Jayapura, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Yan Setiadi beserta Tim memantau langsung proses penyaluran/pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa PPKM Darurat ke masyarakat yang didampingi oleh Deputi Operasi dan Bisnis eks. Regional XI, Lilik Suryono. Hal ini guna memastikan PT Pos Indonesia menyalurkan BST secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada BPKP yang terus intens mendampingi kami dalam menjalankan tugas ini. Hal-hal yang berpotensi menjadi kendala, akan kami diskusikan dengan BPKP” kata Lilik Suryono. Merespon hal tersebut, Yan Setiadi menegaskan bahwa BPKP Papua ditugaskan Pemerintah untuk mengawal percepatan penyaluran bansos, baik berupa beras maupun uang tunai di wilayah Papua. “Kunci keberhasilan tugas penyaluran bansos secara umum adalah sinergi dan kolaborasi antar stakeholders, seperti PT Pos Indonesia, Bulog, Kepala Daerah, Dinas Sosial, APIP daerah, BPKP, termasuk bank-bank Himbara serta TNI/Polri, bahkan pihak swasta seperti transporter dll”, tandas Yan Setiadi.

Pencairan BST yang bersumber dari Kemensos ini merupakan respon kebijakan Pemerintah pada masa PPKM Darurat untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. BST tersebut senilai Rp300.000,00 per KPM (Kelompok Penerima Manfaat), akan tetapi penyaluran bantuan ini dilakukan sekaligus untuk periode bulan Mei-Juni 2021 sehingga bansos yang akan diterima masyarakat sebesar Rp600.000,00 per KPM.

Kepala Kantor Pos Indonesia Jayapura, Arya Febrianto menjelaskan proses bisnis penyaluran/pencairan BST, yaitu anggota masyarakat yang telah tercantum dalam database Kemensos sebagai calon penerima bantuan,  datang langsung secara tertib sambil membawa undangan berupa SMS Broadcast yang dikirim oleh PT Pos Indonesia yang antara lain berisi jadwal pengambilan bantuan, lokasi pengambilan bantuan, dan persyaratan yang harus dibawa oleh penerima bantuan, antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang dapat melanggar protokol kesehatan, serta untuk mempercepat proses verifikasi data secara tepat dan akurat.

Target penyaluran BST di wilayah Provinsi Papua sebanyak 38.446 KPM yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Untuk wilayah Kota Jayapura s.d. tanggal 25 Juli 2021 terdapat 22 KPM yang telah menerima BST dengan total nilai bantuan sebesar Rp13.200.000. Sementara itu, berdasarkan data yang bersumber dari PT Pos Indonesia per 24 Juli 2021 di Kabupaten Nabire telah tersalur BST kepada 58 KPM dengan nilai Rp34.800.000. Dengan demikian, untuk Provinsi Papua hingga tanggal 25 Juli 2021. telah tersalur BST kepada sebanyak 80 KPM dengan total nilai Rp48.000.000.

Tim BPKP melakukan wawancara dengan salah satu penerima BST di Kota Jayapura, Yandri Asmawit Noach yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. “Bansos berupa BST ini sangat membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama pada kondisi PPKM Darurat seperti ini, dimana biasanya sehari bisa dapat Rp150 ribu sampai Rp200 ribu, sekarang untuk mendapatkan Rp100 ribu saja sangat sulit”, ungkap Yandri.

Menutup kunjungan lapangan tersebut, Yan Setiadi menegaskan bahwa BPKP Papua akan terus mengawal penyaluran BST ini kepada masyarakat Papua agar kegiatan penyaluran bantuan ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel.