JAYAPURA (22/07) BPKP Papua bersama Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat memantau langsung penyaluran bantuan beras ke masyarakat. Hal ini untuk memastikan Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat telah siap menyalurkan bantuan beras tersebut secara efektif, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Korwas Bidang Akuntan Negara, Putu Yudi, mengatakan bahwa sesuai dengan amanat Presiden, BPKP berkomitmen untuk ikut membantu dalam mengawal penyaluran bantuan beras kepada masyarakat, dan ia berharap bantuan beras ini segera diterima oleh KPM agar dapat membantu masyarakat yang terdampak wabah pandemi Covid-19.

Kepala Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Mohamad Alexander, mengatakan pihaknya telah memiliki beras yang mencukupi untuk disalurkan guna mendukung program bantuan ini, dan salah satu wilayah yang sudah menerima bantuan beras yaitu di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua.

Setelah melakukan koordinasi, Tim BPKP Papua bersama dengan Kabid OPP Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Yusri, meninjau langsung ke lokasi penyaluran yaitu di Kampung Yoka tepatnya di e-Warung Boheram sebagai titik penyaluran beras untuk KPM di sekitar Kampung Yoka. Beras yang sudah diterima sekarang sejumlah 381 karung beras kepada KPM yang terdaftar pada program bantuan PKH, dan dari 381 karung beras yang diterima, baru 78 karung beras yang sudah disalurkan kepada KPM.

Penyaluran bantuan beras ini dilaksanakan oleh transporter yang sudah ditunjuk oleh Bulog Pusat, dibantu oleh pendamping lapangan dan dinas sosial setempat. Berdasarkan keterangan koordinator pendamping lapangan, Reni, penyaluran beras bantuan ini dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya untuk memudahkan pendataan dan pelaksanaan. Terlebih kondisi masyarakat yang berjauhan memerlukan waktu untuk tiba sampai lokasi titik bagi. Hasil wawancara dengan penerima bantuan yang ditemui pada saat monitoring menyatakan beras bantuan yang diterima memiliki kualitas yang baik

Ke depannya, Perwakilan BPKP Papua akan terus mengawal penyaluran bantuan beras PPKM darurat agar berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.