BPKP Papua Gelar FGD Mencari Bentuk Pengawasan Dana Otsus yang Efektif

Para narasumber (kiri ke kanan) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Inspektur Provinsi Papua, Kasubid Pemerintahan dan Otonomi KhususBappeda Provinsi Papua, Kabid Pembinaan dan Pengendalian KeuanganBPKADProvinsi Papua, dan Moderator, dalam FGD di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

JAYAPURA– Menyambut HUT ke-36 BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, dengan materi “Mencari Bentuk Pengawasan Dana Otsus yang Efektif".

FGD ini dihadiri olehlima narasumber yaitu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Sueb Cahyadi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, Kasubid Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua Eddy Way,  Kabid Pembinaan dan Pengendalian Keuangan BPKAD Provinsi Papua Irianus Wario, dan Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang.

FGD berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (2/5/2019). Jalannya FGD dipanduoleh Koordinator Pengawasan Bidang APD I Perwakilan BPKP Provinsi Papua Agung Zaenal.

Kegiatan FGD ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih perbaikan pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang transparan dan akuntabel menuju masyarakat Papua yang mandiri dan sejahtera.

Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang pemberiannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar kampung.

“Dana besar yang diberikan pemerintah tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang berada pada urutan terakhir (urutan ke-34) di antara Provinsi di Indonesia. Kasus gizi buruk  di Kabupaten Asmat merupakan salah satu potret lainnya dari pengelolaan dana otonomi khusus yang belum efektif.”, ungkap Sueb Cahyadi dalam sambutannya.

Sueb Cahyadi menjelaskan, tanggung jawab pengelolaan dana otonomi khusus berada pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Terkait dengan hal tersebut, di tengah sinyalemen masyarakat mengenai kegagalan pengelolaan dana otonomi khusus, maka diperlukan  sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi mulai perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban, yang didukung dengan informasi yang relevan dan real time sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pengelolaan maupun penilaian efektivitas dan kinerja.

Sesi tanya jawab, dipandu oleh Moderator, menampung pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran pengawasan yang diperlukan, dari para Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua yang hadir, yang kemudian ditanggapi oleh para narasumber.

Anggiat Situmorang menyatakan bahwa sejauh ini belum ada pedoman baku dalam pelaksanaan pemeriksaan dana otonomi khusus.Banyak model yang sudah dibentuk, tetapi belum memiliki pola yang baku mengenai pengawasan dana otsus.Diharapkan setelah ada diskusi ini, dapat menjadi masukkan untuk membakukan sistem pengawasan otsus. Diakhir FGD, seluruh peserta dan narasumber melakukan penandatangan Kesepakatan Penggunaan Bersama Data Dana Otonomi Khusus Papua.(Humas BPKP Papua/Jms)