4 Tepat Jadi Fokus Pengawalan Bansos

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia telah berdampak terhadap situasi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, saling mengulurkan tangan mengatasi dampak yang terjadi dengan mengeluarkan bansos. Bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari jaring pengaman sosial (JPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi ini di sejumlah daerah masih menyisahkan masalah termasuk di wilayah Papua Barat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial menjadi rujukan dalam proses penyaluran bansos dinilai belum tepat sasaran.

Pada bincang-bincang yang dipandu Hendro G Sutopo dan Cornelia Mansoara tersebut, Riki memaparkan analisa data bansos usulan pemerintah daerah (pemda) untuk BST pada 13 pemda di wilayah Provinsi Papua Barat.

Data penerima bantuan sosial yang valid sangat diperlukan agar penyaluran dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan penyaluran bansos tumpang tindih, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Di sisi lain, ada juga keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal. Kerja cepat itu bagus akan tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Cepat belum tentu tepat. Maka dari itu semua harus dikawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan cleansing data. Dibersihkan istilahnya. Data-data disisir atau disaring” kata Riki.

BPKP terus melakukan pengawalan dari beberapa aspek sesuai arahan Kepala BPKP. “Pengawalan BPKP bisa di depan, tengah, maupun belakang. Di depan mengawal anggaran pengadaan barang dan jasa, di tengah mengawal penyaluran bantuan, dan di akhir saat pelaporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan Inspektur sebelumnya, BPKP dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat  secara bersama-sama terjun langsung ke lapangan dalam mengawal bantuan ini, jangan sampai ada kecurangan.” tambahnya.

Di akhir dialog, Edi mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pengelolaan dan penyaluran bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. “Peran serta masyarakat diperlukan. Masyarakat dituntut aktif. Kejujuran dari penerima diutamakan. Jika sudah mendapatkan bantuan, jangan katakan belum. Jika melihat kecurangan tolong segera lapor. Dan pemerintah daerah jangan alergi terhadap kritik dari masyarakat. Kita bersama-sama kawal bansos ini”, kata Edi.

(Kominfo Perwakilan BPKP Pabar)