Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Humas Merupakan Bagian Strategis dalam Suatu Lembaga
16 Nopember 2015 08:21:19 / papuabarat / dibaca: 1773 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

“Tugas para pegawai humas merupakan bagian yang strategis dari suatu lembaga, karena di era digital ini semua informasi dapat diakses oleh masyarakat yang ingin mengetahui kinerja program pemerintah. Untuk membangun perspesktif publik secara positif maka diperlukan kinerja humas yang efektif dengan pengelolaan komunikasi publik yang baik, kalau tidak demikian, maka suatu lembaga tersebut tidak akan survive” Pesan tersebut disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Banjarmasin Post Group, Yusran Pane dalam Focus Group Discussion (FGD)Pengelolaan Komunikasi Publik yang diselenggarakan selama dua hari di Aula Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (11/11)

Tujuan dilaksanakannya FGD Kehumasan ini pada dasarnya selain untuk meningkatkan tali silahturahmi dan meningkatkan kapabilitas insan kehumasan di BPKP juga secara khusus membahas Perka BPKP tentang narasi tunggal dan komunikasi publik sebagai langkah awal implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Adapun FGD ini dilaksanakan selama dua hari, dilaksanakan dengan konsep diskusi dan tanya jawab dengan Narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ada yang unik dalam FGD kali ini, karena selain pertama kali dilaksanakan di Kalimatan Selatan, pelaksanaan FGD kali ini diselingi dengan “berhumas ria” di pasar apung Sungai Barito serta pasar batu di Kota Martapura.

Turut hadir dalam acara pembukaan event tersebut adalah H. Martinus sebagai Plj. Walikota Banjarbaru, Sumitro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Tri Endang Mundiastuti sebagai Kepala Sub Bagian Kehumasan BPKP Pusat serta para pegawai di lingkungan Kehumasan BPKP Pusat maupun perwakilan lainnya.

Dalam keynote speech-nya, Plj. Walikota Banjarbaru menyatakan pentingnya kehumasan dalam suatu lembaga karena merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi terkait kinerja pemerintahan.

Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan masyarakat semakin kritis, humas harus menjamin pencerahan kepada masyarakat terkait program pemerintah yang transparan, akuntabel dan mencerminkan Good Governance.” Ujar beliau dalam pembukaan sambutannya.

Beliau juga menyatakan kebanggaannya atas dilangsungkan acara berskala nasional seperti FGD ini di kota Banjarbaru dan berharap dengan adanya kegiatan ini juga akan memperkenalkan Banjarbaru khususnya sebagai tujuan wisata keseluruh Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Kehumasan BPKP Pusat, Tri Endang Mundiastuti dalam acara tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya BPKP belum mempunyai Standard Operational Procedure (SOP) terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga perlu dibentuk UPT Komunikasi Media Sosial Pusat untuk meletakan dasar-dasar serta standardisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Sumitro berpendapat bahwa humas merupakan mata dan telinga pimpinan dan berita perwakilan membantu opini BPKP secara keseluruhan. Disamping itu, humas merupakan ujung tombak pencitraan sebuah organisasi , maju atau tidaknya tugas dan fungsi kehumasan sangat tergantung pada komitmen pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik maka BPKP dianggap tidak berkinerja dan tidak berakuntabilitas.

Humas harus diperhatikan karena pencitraan keluar sangat penting, kedekatan dengan wartawan juga penting, ketika mempunyai hajat hendak mewartakan sebuah berita, maka mereka kita undang dan mereka datang. Itulah model kedekatan humas dengan wartawan. Memang mengurus kehumasan memerlukan pengorbanan karena tidak ada honor, menyita waktu dan melelahkan, namun itu semua mulia untuk pencitraan BPKP , kalau bukan kita yang mencintai BPKP siapa lagi yang akan mencintai BPKP? Kalau tidak dikelola dengan baik Organisasi kita seperti tidur, seperti tidak ada atau samar-samar antara ada dan tiada” Ujar mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tersebut dengan penuh antusias.

Setelah acara pembukaan dilaksanakanlah diskusi kelompok, dimana panitia acara membagi tiga komisi yang secara spesifik membahas topik yang berbeda. Komisi I membahas draft Peraturan Kepala (Perka) BPKP dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015, sedangkan Komisi II membahas Mekanisme Penyusunan Narasi Tunggal BPKP serta Komisi III membahas Implementasi Komunikasi Publik BPKP.

Di hari kedua pelaksanaan FGD ini dilangsungkan diskusi panel dengan mendatangkan tiga Narasumber yakni Yusran Pane dari Banjarmasin Post Group, Muhamad Yusridarto dari RRI Banjarmasin dan Samsul Rani sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pelasksanan diskusi panel tersebut, Yusran Pane mengatakan bahwa banyak hal yang sangat tertutup di masa lalu namun sekarang menjadi terbuka di era reformasi, hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membuat kebijakan seperti Inpres Nomor 9 Tahun 2015 sebagai suatu pertanda kemajuan.

Adanya perubahan pola karakter komunikasi pada era digital telah merubah perspektif manusia, khusunya dalam mencari informasi melalui media internet. Pria lulusan S3 tersebut mengatakan bahwa Hanya dalam tempo 3 tahun, media internet berubah menjadi media utama bagi masyarakat dalam mencari informasi. Penggunaan internet secara global mencaai 3,175 miliar pengguna, dan hal ini mengubah perilaku manusia dalam memperoleh informasi. Sehingga jika BPKP tidak masuk di dalamnya maka organisasi tersebut akan tertinggal.

Pola komunikasi saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ketersediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan dalam mengaksesnya.  Hal tersebut menuntut perilaku pengelolaan informasi untuk berubah. Pada tahun 2015 Pengguna internet Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta, hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai 252,2 juta jiwa.

Ini artinya seuruh masyarakat sudah terhubung untuk mengakses informasi, sehingga tidak perlu lagi warnet, bahkan di Jawa arus informasi dan isu-isu strategis nasional. Ini artinya melalui media sosial ini akan mempengaruhi isu penting tentunya” Ujanya dalam diskusi tersebut.

Beliau melanjutkan bahwa kemajuan telekomunikasi mengharuskan kita harus terbuka untuk menutupi suatu hal, kekuatan penyampaian informasi yang kita punya harus digunakan untuk cepat memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut karena dalam era global tidak satupun yang tidak bisa diakses, informasi yang distorsi atau tidak jelas akan berdampak buruk kepada organisasi, dan itu harus benar-benar disadari oleh lembaga-lembaga untuk berinteraksi dengan pelaku media dan masyarakat. Sehingga tugas para pegawai humas merupakan bagian yang strategis dari suatu lembaga.

Narasumber yang kedua, Muhamad Yusridarto dari RRI Banjarmasin mengatakan di era digital seperti sekarang, media akan merencanakan informasi yang akan didalami untuk diberitakan kepada masyarakat, sehingga validitas suatu berita dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun beliau menambahkan pada dasarnya tidak ada wartawan yang netral karena kemampuannnya terbatas, disamping itu terdapat juga pandangan yang berbeda diantara mereka, sehingga tidak akan ada yang objektif 100% dalam memberitakan suatu informasi.

Terkait dengan pencitraan, beliau mengungkapkan jika suatu lembaga tidak melakukan pencitraan maka citra lembaga tersebut akan tidak baik di mata publik serta akan sulit untuk menjaga keeksistensian lembaga itu sendiri. Sebaliknya jika terlalu banyak pencitraan maka persepsi orang akan berbeda. Karena pencitraan yang positif akan memperoleh citra positif, juga sebaliknya demikian.

Hal ini diperkuat kembali dengan Narasumber yang ketiga, Samsul Rani dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, dimana beliau beropini bahwa mengapa informasi harus dibuka selain untuk mengawasi pembangunan dan pencegahan korupsi, keterbukaan informasi pada hakekatnya diatur oleh Pasal 28F UUD 45 terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.  

Kebanyakan SKPD takut untuk terbuka, kalau kita jujur dan kita benar mengapa harus takut? itu bukan rahasia negara jadi bharus diberikan untuk diketahui. Kecenderungan badan publik yang tidak mau terbuka maka di dalamnya layak dicurigai adanya penyimpangan.”ujarnya menggebu-gebu.

Setelah acara diskusi panel selesai dilakukanlah penyelarasan hasil diskusi dari Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3 yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Masing-masing ketua komisi memaparkan hasil diskusi serta solusi terkait topik pembahasan yang kelompok mereka lakukan yang selanjutnya dilakukan penyelarasan oleh Kepala Bagian Kehumasan BPKP Pusat, Nuri Sujarwati.

FGD ini ditutup oleh Sekretaris Utama BPKP, Meidya Indraswari, dimana dalam pidatonya beliau mengajak semua pegawai untuk mengelola komunikasi terkait dengan tugas dan fungsinya. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi harus dikelola karena tersimpan pesan yang penting, sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka penyampaiannya akan tidak tepat sasaran.

Selain itu, beliau menambahkan pada dasarnya suatu lembaga negara dibiayai oleh dana yang berasal dari rakyat, oleh karena itu rakyat berhak mengetahui informasi terkait kinerja pegawai pemerintah (akuntabilitas).

“The obligation to answer, kalau kita mempunyai responsibility untuk mengerjakan sesuau, setelah dikerjakan kita mempunyai akuntabiliats untuk melaporkan. Namun kita harus mempunyai judgement yang baik, harus dipilah mana informasi yang bisa atau tidak diberitakan, tergantung kontennya. Contoh kalau dibuka tujuannya baik namun membuat heboh dan tidak memberikan manfaat untuk rakyat banyak maka akan kehilangan esensi dari tanggung jawab itu sendiri. Jadi semua harus dijalankan sesuai dengan koridor yang benar”ujar beliau menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi.

Sektretaris Utama BPKP tersebut juga berharap agar seluruh pegawai di Humas BPKP semangat menjalankan tugasnya, menurut beliau salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah ilmu komunikasi, karena dengan komuniksi auditor tersebut mengetahui cara menyampaikan sesuatu dengan baik.

Sebelum menutup acara FGD tersebut, beliau menyampaikan bahwa Humas adalah ujung tombak pencitraan suatu organisasi. Fungsi humas membangun dan mengkomunikasikan tugas dan program kerja BPKP, jika kehumasan baik tentunya kepercayaan publik terhadap BPKP akan semakin baik.

 

                                                  (Humas BPKP Pabar : Gultom)



Share      

Berita Terkait:

25 Juli 2017 15:18:23 / papuabarat / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat: Melepas dengan Senyum, Menyambut dengan Semangat Baru
25 Juli 2017 15:14:37 / papuabarat / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kepala Perwakilan Lantik Empat Pejabat Baru di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
03 Oktober 2016 08:21:17 / papuabarat / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Pabar Melaksanakan Upacara Peringati Hari Kesaktian Pancasila
01 Juni 2016 19:42:30 / papuabarat / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Donor Darah Sebagai Bentuk Kepedulian Sosial
09 September 2015 11:20:03 / papuabarat / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Opini LKPD se-Pabar : 8 WTP, 3 WDP dan 1 Disclaimer


Profil BPKP Papua Barat
Struktur Organisasi
Sambutan Kepala Perwakilan
Sumber Daya Manusia
Visi & Misi
SPIP
LAKIP
Laporan Triwulan Pemantauan Kinerja
Perjanjian Kinerja
Inovasi
Mitigasi Risiko
Reformasi Birokrasi
Penghargaan Eksternal
Tupoksi BPKP Pabar
RENSTRA, RENJA dan Renaksi
Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan
Kegiatan Utama
Kegiatan dan Layanan
Situs Terkait
Link Pemda di Provinsi Papua Barat
Layanan Publik
Kerjasama Eksternal
Laporan Keuangan, LRA dan Asset
Pengadaan Barang dan Jasa
Wonderful Papua Barat
Wisata dan Kuliner
PRODUK DAN LAYANAN

 

Majalah Arfak Edisi 1

Baca Online
Download

 

Majalah Arfak Edisi 2

Baca Online

Download

 

Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Baca Online

Download


 


PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Jl Angkasa Mulyono Amban

Manokwari Papua Barat

web: http://www.bpkp.go.id/pabar email: papua.barat@bpkp.go.id

Telp/Fax: 0986-2217088