Manokwari (20/01)- Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai pelaksanaan pasal 90 PP No. 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam PP tersebut, BP3OKP memiliki tugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) wilayah Papua. Hal ini diungkapkan oleh Deputi 2 Dukungan Kebijakan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi dalam rapat konsultasi publik antara pemerintah dengan pemerintah provinsi, akademisi dan tokoh masyarakat di Provinsi Papua Barat. Konsultasi publik tersebut dalam rangka menjaring masukan untuk penyempurnaan penyusunan Rperpres tentang BP3OKP yang dilaksanakan di Aston Niu Manokwari Hotel.
Inspektorat Pabar Perkuat Kolaborasi Pengawasan dengan BPKPManokwari (18/01)- Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2020 tentang Peengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, telah tersedia Sistem Pengawasan Keungan Desa (Siswaskeudes) dalam bentuk aplikasi. Aplikasi ini berguna untuk membantu APIP dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa agar lebih terarah, efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Zainuri didampingi Koordinator Pengawasan Bidang APD Martinus Tonapa dan Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP Robertus Gatot Megantoro saat kunjungan kerja ke Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat.
Serahkan DPA, Gubernur Pabar Ingatkan Komitmen OPDManokwari (17/01)- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Zainuri menghadiri acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. DPA tersebut diserahkan kepada 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
.JPG)
Assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarakatuh
Shalom
Sesuai dengan mandat yang diamanatkan, BPKP telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai Auditor Internal instansi pemerintah. Dengan terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP mendapat amanat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintahan khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua Barat.
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini merupakan media untuk lebih memperkenalkan tugas dan fungsi BPKP kepada stakeholders di Provinsi Papua Barat yang dalam waktu enam tahun sejak berdiri berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong manajemen pemerintahan mencapai Good Governance and Clean Government.
| Kepala Perwakilan, |
| Ttd |
| Moch. Fahrudin |
| Kegiatan Utama |
| Kegiatan dan Layanan |
| Situs Terkait |
| Link Pemda di Provinsi Papua Barat |
| Layanan Publik |
| Laporan Keuangan, LRA dan Asset |
| Pengadaan Barang dan Jasa |
| Kerjasama Eksternal |
| Wonderful Papua Barat |
| Wisata dan Kuliner |
 |
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
Jl Angkasa Mulyono Amban
Manokwari Papua Barat
web: http://www.bpkp.go.id/pabar email: papua.barat@bpkp.go.id
Telp/Fax: 0986-2217088
|
PRODUK DAN LAYANAN
|
|
|
Majalah Arfak Edisi 1 |
|
|
|
Majalah Arfak Edisi 2 |
|
 |
Majalah Arfak Edisi 7 |
|
|
|
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. |
|
.jpg)
