Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Manokwari (24/02)- Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan harus ada sinergi yang baik antara semua pemangku kepentingan, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat hadir pada Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat.  

Manokwari (15/02)- Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga selesai. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemerintah tidak hanya menganjurkan untuk menerapkan pola 3M tetapi juga pemberian vaksin kepada seluruh warganya. Pemberian vaksin pun sudah mulai dijalankan namun karena jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum mencukupi untuk diberikan kepada seluruh warga sekaligus, maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin COVID-19 terlebih dahulu seperti tenaga kesehatan.

Manokwari (02/02)- World Health Organization (WHO) telah menyatakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai global pandemic dan pemerintah juga telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya percepatan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19. Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 pasal 21 ayat 9, BPKP ditugaskan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19 serta menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.