Manokwari (24/02)- Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan harus ada sinergi yang baik antara semua pemangku kepentingan, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat hadir pada Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat.
Kodam XVIII/Kasuari Konsultasikan Pengawasan Vaksinasi kepada BPKP PabarManokwari (15/02)- Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga selesai. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemerintah tidak hanya menganjurkan untuk menerapkan pola 3M tetapi juga pemberian vaksin kepada seluruh warganya. Pemberian vaksin pun sudah mulai dijalankan namun karena jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum mencukupi untuk diberikan kepada seluruh warga sekaligus, maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin COVID-19 terlebih dahulu seperti tenaga kesehatan.
Lima Tepat Jadi Fokus Sasaran Pengawasan Vaksinasi COVID-19Manokwari (02/02)- World Health Organization (WHO) telah menyatakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai global pandemic dan pemerintah juga telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya percepatan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19. Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 pasal 21 ayat 9, BPKP ditugaskan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19 serta menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
Assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarakatuh
Shalom
Sesuai dengan mandat yang diamanatkan, BPKP telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai Auditor Internal instansi pemerintah. Dengan terbitnya PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP mendapat amanat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintahan khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua Barat.
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini merupakan media untuk lebih memperkenalkan tugas dan fungsi BPKP kepada stakeholders di Provinsi Papua Barat yang dalam waktu enam tahun sejak berdiri berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong manajemen pemerintahan mencapai Good Governance and Clean Government.
Kepala Perwakilan, |
Ttd |
Moch. Fahrudin |
Kegiatan Utama |
Kegiatan dan Layanan |
Situs Terkait |
Link Pemda di Provinsi Papua Barat |
Layanan Publik |
Laporan Keuangan, LRA dan Asset |
Pengadaan Barang dan Jasa |
Kerjasama Eksternal |
Wonderful Papua Barat |
Wisata dan Kuliner |
![]() |
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
Jl Angkasa Mulyono Amban
Manokwari Papua Barat
web: http://www.bpkp.go.id/pabar email: papua.barat@bpkp.go.id
Telp/Fax: 0986-2217088
PRODUK DAN LAYANAN
|
|
Majalah Arfak Edisi 1 |
|
|
Majalah Arfak Edisi 2 |
|
|
Majalah Arfak Edisi 7 |
|
|
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. |
|