Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP, BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1.

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau

daerah atas kegiatan yang bersifat  lintas   sektoral;

2.

Melaksanakan     kegiatan    pengawasan kebendaharaan umum  negara;

3.

Melaksanakan  kegiatanlain  berdasarkan  penugasan  dari Presidendan  atau  atas  

permintaan  KepalaDaerah;

4.

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)pada wilayah kerjanya; dan

5.

Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan 

keuangan  dan  pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  daerah;

2.

Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,BUMN/BUMD

dan kinerja Instansi PemerintahPusat/Daerah/BUMN/BUMD;

3.

Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badanlain    yang di dalamnya

terdapat  kepentingan pemerintah, dan     badan usaha milik daerah, atas permintaan

pemangkukepentingan,  serta kontraktorbagi hasil dan kontrak kerja sama, dan  

 pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,      sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan

usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat  kepentingan pemerintah,

dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai  dengan

ketentuan peraturan  perundang-perundangan;

5.

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan      pertanggungjawaban akuntabilitas

penerimaan           negara/ daerah            dan akun  tabilitas pengeluaran

keuangan negara/ daerah             serta pembangunan nasional  dan atau

kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badanusaha dan     badan lainnya  yang 

didalamnya terdapat kepentingan     keuangan atau  kepentingan lain dari    Pemerintan

Pusat      dan atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan   keuangan negara/daerah;

6.

Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan  pemanfaatan  aset  negara/  daerah;

7.

Pemberian  konsultansi  terkait   dengan   manajemenrisiko, pengendalian intern, dan tata kelola

terhadap instansi/badan usaha badan lainnya dan program/kebijakan pemerintahyang  strategis;

8.

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program   dan/atau kegiatan yang dapat

menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang   berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit   penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,pemberian   keterangan

ahli,   dan   upaya pencegahankorupsi;

9.

Pengoordinasian dan sinergi mmpenyelenggaraan pengawasanintern mterhadap makuntabilitas

keuangan negara/daerah dan  pembangunan  nasional bersama-samadengan aparat

pengawasan intern pemerintah lainnya;

10.

Pelaksanaan   sosialisasi,  pembimbingan,  dan  konsultansi penyelenggaraan sistem

pengendalian  intern mkepada instansi     pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan badan-badan  yangdi dalamnyaterdapat kepentingan keuangan atau kepentingan  

lain  dari  Pemerintah Pusat dan/atau PemerintahDaerah;

11.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan  Pemerintah Pusat  dan/  atau

Pemerintah Daerah  sesuai peraturan perundang-undangan; pembinaan  kapabilitas

 pengawasanintern  pemerintah;

12.

Pengolahan  data   dan   informasi  hasil   pengawasan  atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga  dan  PemerintahDaerah;  dan

13.

Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan.