Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP, BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1.

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau

daerah atas kegiatan yang bersifat  lintas   sektoral;

2.

Melaksanakan     kegiatan    pengawasan kebendaharaan umum  negara;

3.

Melaksanakan  kegiatanlain  berdasarkan  penugasan  dari Presidendan  atau  atas  

permintaan  KepalaDaerah;

4.

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)pada wilayah kerjanya; dan

5.

Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan 

keuangan  dan  pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  daerah;

2.

 

Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,BUMN/BUMD

dan kinerja Instansi PemerintahPusat/Daerah/BUMN/BUMD;

 

3.

Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badanlain    yang di dalamnya

terdapat  kepentingan pemerintah, dan     badan usaha milik daerah, atas permintaan

pemangkukepentingan,  serta kontraktorbagi hasil dan kontrak kerja sama, dan  

 pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,      sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.

 

Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan

usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat  kepentingan pemerintah,

dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai  dengan

ketentuan peraturan  perundang-perundangan;

 

5.

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan      pertanggungjawaban akuntabilitas

penerimaan           negara/ daerah            dan akun  tabilitas pengeluaran

keuangan negara/ daerah             serta pembangunan nasional  dan atau

kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badanusaha dan     badan lainnya  yang 

didalamnya terdapat kepentingan     keuangan atau  kepentingan lain dari    Pemerintan

Pusat      dan atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan   keuangan negara/daerah;

6.

Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan  pemanfaatan  aset  negara/  daerah;

7.

Pemberian  konsultansi  terkait   dengan   manajemenrisiko, pengendalian intern, dan tata kelola

terhadap instansi/badan usaha badan lainnya dan program/kebijakan pemerintahyang  strategis;

8.

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program   dan/atau kegiatan yang dapat

menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang   berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit   penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,pemberian   keterangan

ahli,   dan   upaya pencegahankorupsi;

9.

Pengoordinasian dan sinergi mmpenyelenggaraan pengawasanintern mterhadap makuntabilitas

keuangan negara/daerah dan  pembangunan  nasional bersama-samadengan aparat

pengawasan intern pemerintah lainnya;

10.

Pelaksanaan   sosialisasi,  pembimbingan,  dan  konsultansi penyelenggaraan sistem

pengendalian  intern mkepada instansi     pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan badan-badan  yangdi dalamnyaterdapat kepentingan keuangan atau kepentingan  

lain  dari  Pemerintah Pusat dan/atau PemerintahDaerah;

11.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan  Pemerintah Pusat  dan/  atau

Pemerintah Daerah  sesuai peraturan perundang-undangan; pembinaan  kapabilitas

 pengawasanintern  pemerintah;

12.

Pengolahan  data   dan   informasi  hasil   pengawasan  atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga  dan  PemerintahDaerah;  dan

13.

 

Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan.

 

 

 

 

 

 


Share   
Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
SDM
Alamat dan Kontak
Visi dan Misi
Renstra
Kegiatan BPKP
SIMDA
SPIP
LAKIP
Informasi Publik

BPKP NTT CYCLING CLUB...

 

 

PENGUMUMAN PELELANGAN

 

DOWNLOAD DI SINI

 

 

 

Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah tuk masa depan, berikan yg terbaik untuk hari ini.

_anonim_