Workshop Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Menanggulangi Dampak Covid-19

Senin , 26 Oktober 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Workshop di Kabupaten Alor dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang yang mana adalah para Kepala Desa di Kabupaten Alor. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Iwan Agung Prasetyo turut hadir dalam workshop kali ini sebagai Narasumber. Anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Timur dr. Assyera, PPK Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Kupang Sony Kurniawan serta Kasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemdes I Ketut Sukadana juga turut hadir sebagai Narasumber mendampingi Kepala BPKP NTT.

Bupati Alor yang secara langsung membuka acara ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada BPKP Khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah banyak memberikan rekomendasi yang baik dalam membuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor yang mana menjadikan Kabupaten Alor lebih baik lagi. Nada serupa juga disampaikan oleh dr. Asyera yang mengapresiasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa tenggara Timur yang telah menyelenggarakan Workshop dan berkinerja baik dengan terus bersinergi dengan DPD RI dalam membangun Nusa tenggara Timur .

Workshop yang dilaksankan dengan protokol kesehatan yang ketat kali ini diharapkan agar Kepala Desa dapat memahami Undang-Undang dan Peraturan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan desa dapat tertib dan Akuntabel. Workshop yang bersifat interaktif ini memberikan wadah kepada para Kepala Desa untuk bertanya secara langsung kepada para Narasumber terkait dengan permasalah yang dihadapi dilapangan.

Kegiatan tidak hanya berpusat di hotel saja , namun berlanjut melakukan kunjungan ke Desa Sebanjar, Kecamatan Alor Barat Laut. Kunjungan kali ini juga memberikan kesempatan Kepada Iwan dan dr. Asyera untuk berinteraksi langsung dengan masyarkat desa yang merasakan dampak serta manfaat dari penyaluran serta penggunaan Dana Desa itu Sendiri. Sambutan hangat diberikan masyarakat desa sebanjar kepada rombongan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mendapatkan kucuran dana 3,9 Milyar yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19 sekaligus digunakan sebagai stimulus bantuan tunai langsung Dana Desa (BLT-DD). BPKP yang juga bertugas melakukan verifikasi data keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD mengungkapkan terdapat 1,25% calon penerima BLT-DD yang tidak sesuai ketentuan. “BPKP sendiri telah menyiapkan Tool/alat pengawasan untuk penangan covid-19 sehingga memudahkan Auditor BPKP, APIP, ataupun berbagai pihak dalam hal yang terkait dengan penanganan Covid-19” ucap Kepala Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur.

 

 

(HUMAS NTT – AT)