Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Siskeudes Memberi Rasa Aman Pengelolan Dana Desa di Kabupaten Timur Tengah Utara

Kefamenanu, 19 November 2019.  Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Aloysius Kobesi resmi membuka Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.2 di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan di Aula Hotel Victory II Kefamenanu.

Tujuan diadakannya workshop adalah menekankan penggunaan aplikasi Siskeudes yang diharapkan dapat membantu terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang efektif sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta untuk memberikan pemahaman pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Workshop diikuti oleh 175 peserta yang merupakan camat, kepala desa dan perangkat daerah lainnya.

Dalam sambutannya Aloysius menyatakan bahwa alokasi dana desa yang besar menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dimana secara umum pemerintah desa belum ditopang SDM aparatur desa yang kuat. Akibatnya pengelolaan dana desa menimbulkan aneka persoalan mulai dari perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa terkesan tertatih-tatih, hingga menimbulkan persoalan hukum yang menjerat beberapa kepala desa. Untuk mengatasi dan mencegah timbulnya persoalan pengelolaan keuangan desa, pemerintah menciptakan instrumen untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Dengan aplikasi ini memberikan rasa aman pada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aloysius juga menekankan akan pentingnya aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman terhadap peraturan pengelolaan dana desa yang berlaku.

Pada kesempatan itu dihadirkan narasumber, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Hasoloan Manalu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTT Dominicus Savio Yempormase, Pemeriksa Muda Perwakilan BPK Provinsi NTT Suandi.

Hasoloan dalam paparannya menyampaikan tentang pengawalan BPKP atas pengelolaan keuangan desa. Adapun peran pengawalan yang dilakukan meliputi kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan desa, pengembangan aplikasi SISKEUDES, serta memberi masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan Kementrian Desa PDTT, Kabupaten/Kota). Hasolan juga mengulas tentang Aplikasi Siskeudes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, manfaat menggunakan aplikasi siskeudes, serta pengembangan siskeudes. Ke depan Siskeudes akan Interkoneksi dengan Aplikasi OM SPAN Kemenkeu, Interkoneksi dengan Aplikasi Kompilasi Nasional → Sipades, Integrasi dengan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), Peningkatan Fitur Perpajakan dan Interkoneksi dengan Aplikasi E-Billing, dan Interkoneksi dengan Aplikasi Lainnya.

Narasumber berikutnya Dominicus memaparkan tentang fungsi kepolisian dalam  pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Dominicus juga menjelaskan peran penting bhabinkamtibmas dalam mengawal dana desa. Sedangkan  Suandi menekankan akan peranan BPK-RI dalam pengawasan pengelolaan keuangan dana desa. Pelaksanaan workshop berjalan dengan lancar, hal ini terlihat dari antusias peserta dalam mengikuti workshop, banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung. (Humas NTT)

Berita Terkait: