Peran BPKP dalam Pengawasan Dana Desa

     Kepala Perwakilan BPKP NTT, Hasoloan Manalu yang bertindak sebagai Narasumber membahas tentang Peran BPKP dalam Pengawasan Dana Desa. Hasoloan mengawali dengan penjelasan tentang Peran BPKP dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa sesuai ketentuan PP No.60 tahun 2008 tentang SPIP dan Perpres No.192 tahun 2014 tentang BPKP. BPKP berperan sebagai Consulting dan Assurance. Consulting dilakukan denganmemberikan konsultasi melalui pendampingan, bimtek, workshop Aplikasi Siskeudes. Sedangkan Assurance dilakukan melalui Reviu & Evaluasi Dana Desa, Reviu PKTD, mendukung prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel. Hasoloan juga menyampaikan Aplikasi siskeudes 2.0 yang telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Aplikasi Siskeudes juga dapat memudahkan para aparat desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa, mudah dalam menggunakan aplikasi, serta sudah terpasang pengendalian internal, mengawasi kesinambunganmaintainance, didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan dapat menatausahakan seluruh sumber dana desa.

     Pada kesempatan itu, Hasoloan juga mendorong peran PMD, Tenaga Ahli, Badan Keuangan Kabupaten, Kepala Desa untuk dapat mengimplementasikan Siskeudes 100% baik perencanaan/ penganggaran dan penatausahaan, dari monitoring yang dilakukan dari 3.026 di NTT, sudah hampir ± 94% (2866 desa) melakukan inputing ADDes namun belum dikompilasi di kabupaten, dan yang sudah melakukan penatausahaan sekitar 1278 Desa. Siskeudes sudah dapat secara interkoneksi dengan Aplikasi OMSPAN Kemenkeu, yang sudah launching pada tanggal 19 agustus 2019, Interkoneksi dengan Aplikasi Kompilasi Nasional yakni Sipades sedang dalam proses pengembangan, Integrasi dengan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) sudah piloting, Peningkatan fitur Perpajakan dan Interkoneksi dengan Aplikasi E-Billing, serta juga dapat interkoneksi dengan aplikasi lainnya.

     Selanjutnya, evaluasi dilakukan oleh Perwakilan BPKP dengan mengambil sampling langsung pada desa, minimal 4 desa per triwulan per Perwakilan BPKP dan Outputnya dilaporkan oleh APIP kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan, hasil evaluasi oleh Perwakilan BPKP disampaikan kepada desa untuk ditindaklanjuti serta kompilasi secara nasional dilaporkan kepada Presiden.

     Melalui kesempatan ini, Hasoloan juga membahas permasalahan yang ditemui di NTT dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2019 sampai dengan Triwulan ke 2 yakni,

  1. Keterlambatan Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) karena Perdes APBDesa terlambat dan Perbup APBD tentang ADD belum ditetapkan.
  2. Alokasi upah tenaga kerja kurang dari 30% dari total anggaran kegiatan di Bidang Pembangunan Desa
  3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa belum tepat waktu sehingga tidak dimasukkan sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  4. Pencairan dana desa dari rekening kas desa tidak melalui proses pengajuan SPP sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Permasalahan penggunaan dana desa selanjutnya dijelaskan yakni :

  1. Pengeluaran dana desa yang tidak didukung dengan bukti yang cukup
  2. Pekerjaan belum selesai namun Kaur Keuangan telah membayarkan uang 100%
  3. Uang tunai yang dipegang bendahara sangat besar karena Bupati belum menetapkan batasan uang tunai yang dapat dipegang oleh Bendahara Desa
  4. Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan
  5. Pajak belum dipungut
  6. Pajak belum disetor ke Kas Negara

     Adapun kendala yang ditemui dalam pengelolaan dana desa yakni pemahaman regulasi, kurangnya fungsi pembinaan dari Pemda/Kecamatan, kekhawatiran/ketakutan melakukan kesalahan dari Aparat Desa, pergantian Aparat Desa seiring pilkades serentak, serta kurangnya disiplin dalam pelaporan. Acara dilanjutkan dengan Tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta. (Humas BPKP NTT)