Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unsur : Penilaian Risiko
31 Mei 2019 12:50:04 / ntt / dibaca: 550 kali / Kat: SPIP

Rabu sore tanggal 29 Mei 2019, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Hasoloan Manalu kembali menjadi Narasumber dalam Acara Talk Show yang disiarkan secara live di TVRI Stasiun NTT. Setelah pada kesempatan sebelumnya membahas tentang SPIP yang merupakan kebutuhan setiap Instansi Pemerintah, kali ini acara yang bertajuk “Publik Bicara Publik” tersebut memilih tema “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unsur : Penilaian Risiko”.

Perbincangan Rabu sore itu dipandu oleh Presenter Jhon Hayon dari TVRI Stasiun NTT, berlangsung selama satu jam dari pukul 18.00 s.d. 19.00 WITA. Hasoloan Manalu selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT menjelaskan mengenai apa itu risiko dan mengapa risiko harus dikelola.

Risiko secara sederhana diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi atau korporasi. Dari pendapat berbagai ahli mengenai risiko beberapa unsur yang secara umum terkandung dalam definisi risiko adalah:

1.    Risiko adalah ancaman timbulnya kerugian

2.    Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian

3.    Risiko adalah ketidakpastian

4.    Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan

Sepanjang memiliki tujuan, risiko merupakan hal yang selalu ada dalam kehidupan manusia sebagai individual maupun sebagai anggota organisasi, kecuali ada manusia atau organisasi yang tidak memiliki tujuan. Instansi Pemerintah yang telah merumuskan tujuan dan sasarannya tentunya juga selalu ada risiko yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuannya, sehingga merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk melakukan pengelolaan terhadap risiko atau penilaian risiko (identifikais, analisis dan mitigasi risiko).  Pada pasal 13 ayat 1 PP 60 Tahun 2008 dinyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan Penilaian Risiko dan pada ayat 2 dikatakan Penilaian Risio terdiri dari : Identifikasi dan analisis Risiko. Pengelolaan terhadap risiko  tidak lain adalah penerapan manajemen risiko.

Risiko dapat berasal dari dalam ataupun dari luar organisasi, dapat berupa risiko operasional ataupun risiko kecurangan (fraud), semua risiko tersebut harus dikelola supaya pencapaia tujuan organisasi efektif dan efisien.Dengan mengelola risiko Organisasi/Instansi Pemerintah dapat menguangi kerugian-kerugian akibat dari risiko yang tidak tertangani menjadi permasalahan aktual yang menimbulkan kerugian finansial, tersangkut masalah hukum dan reputasi.

Langkah-langkah pengelolaan risko atau Proses manajemen risiko menurut  ISO 31000  secara ringkas sebagai berikut:

  1. Penetapan konteks;tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko. Kegiatan yang  dilakukanadalah:Penjabaran Tujuan Organisasi, Penentuan Parameter Manajemen Risiko, Penentuan unit yang bertanggungjawab, Penentuan kriteria yang akan digunakan (kriteria dampak, kriteria kemungkinan, kebijakan terkait level risiko), Penetapan Risk Appetiteatau selera risiko menentukan toleransi tingkat risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
  2. Identifikasi risiko;risiko tidak dapat dikelola sebelum diindentifikasi. Tahap ini merupakan proses untuk indentifikasi sumber risiko, kejadian risiko, penyebab dan kemungkinan akibat yang akan terjadi.
  3. Analisis risiko; mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi seberapa besar kemungkinan terjadinya (likelihood) dandampak atau konsekuensi (Impact) bila terjadi dan R= K(L) x D (I).
  4. Evaluasi risiko; bertujuan menentukan prioritas risiko berdasarkan hasil analisa risiko dan menentukan risiko kunciyang menghasilkan peta risiko.
  5. Penanganan (mitigasi) risiko; pada dasarnya merupakan upaya manajemen untuk menangani risiko yang tidak masuk dalam kategori acceptable. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan:mengurangi kemungkinan terjadinya risiko,menurunkan dampak risiko, menghindari risiko, menerima risiko,membagi atau mengalihkan risiko.

Ketika ditanya mengenai apa keuntungannya bagi Pemda dengan melakukan Pengelolaan Risiko, Hasoloan Manalu menjelaskan, bahwa dengan implementasi pengelolaan risiko pada instansi pemerintah atau sektor publik, tentunya dapat lebih menjamin tercapainya tujuan instansi pemerintah secara lebih efektif dan efisien, dan juga menghindari terjadinya pemborosan, kerugian, maupun kecurangan.



Share      

Berita Terkait:

05 September 2019 14:18:02 / ntt / dibaca: kali / Kat: SPIP
Implementasi SPIP dalam Pengelolaan Keuangan & Peran APIP yg Efektif untuk Mencapai Good Governance
26 Juli 2019 14:42:41 / ntt / dibaca: kali / Kat: SPIP
Memperkuat Lingkungan Pengendalian Sebagai Pondasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
18 Juni 2019 06:50:22 / ntt / dibaca: kali / Kat: SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan Good Governance & Clean Government
02 Mei 2019 15:18:22 / ntt / dibaca: kali / Kat: SPIP
Rapat Persiapan Kegiatan Mencapai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
26 April 2019 13:30:05 / ntt / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP adalah kebutuhan setiap Instansi Pemerintah


Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Visi dan Misi
Rencana Strategis
Daftar Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Permohonan Informasi

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
SMS: 082145899990
Fax : (0380) 832 757 

email: ntt@bpkp.go.id