Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pencanangan Zona Integritas pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
08 Pebruari 2019 17:05:38 / ntt / dibaca: 339 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Bertempat di lobi gedung Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur hari Jumat tanggal 8 Februari 2019dilakukan penandatangan bersama pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas ini diawali dengan sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Hasoloan Manalu.

     Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyebutkan bahwa pencanangan ini merupakan tahapan awal dari pembangunan unit kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan WBK dan WBBM, nantinya unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Intern (TPI) dan juga Tim Penilai Nasional (TPN) oleh Kementerian PAN dan RB. Predikat WBK diberikan jika penilaian oleh TPI minimal memperoleh nilai total 75 sedangkan predikat WBBM diberikan jika penilaian  oleh TPN minimal memperoleh nilai total 85. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama seluruh pegawai dalam mewujudkan WBK dan WBBM. Setelah memberikan arahan, Kepala Perwakilan membacakan deklarasi pencanangan pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai perwakilan BPKP Prov NTT. Selanjutnya Kepala Perwakilan beserta pejabat struktural dan korwas membubuhkan tanda tangan pada spanduk pencanangan pembangunan zona integritas, yang kemudian diikuti oleh seluruh pegawai perwakilan BPKP Prov NTT membubuhkan tandatangannya masing-masing.

     Pembangunan Zona Integritas sendiri merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB no 52 tahun 2014, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Sedangkan WBK adalah  Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

     Unit kerja dalam membangun zona integritas, memperhatikan beberapa komponen yang harus dibangun yaitu 6 indikator pengungkit dan 2 indikator hasil. Indikator pengungkit tersebut antara lain manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator hasil yang diharapkan dari terbangunnya zona integritas adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Humas NTT)



Share      

Berita Terkait:

23 April 2019 18:10:19 / ntt / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA
30 Juli 2018 17:48:43 / ntt / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I KEPADA PJ. GUBERNUR NTT
30 Juli 2018 17:46:25 / ntt / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I KEPADA PJ. GUBERNUR NTT
26 Januari 2018 15:19:19 / ntt / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bupati TTS Siap Berbenah dan Bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT
04 Agustus 2017 15:13:50 / ntt / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Dana Desa Banyak untuk Infrastruktur yang Tidak Produktif


Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Visi dan Misi
Rencana Strategis
Daftar Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Permohonan Informasi

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
SMS: 082145899990
Fax : (0380) 832 757 

email: ntt@bpkp.go.id