Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wakil Ketua KPK: APIP Harus Mampu Membantu Aparat Penegak Hukum
13 Juli 2017 00:12:45 / ntt / dibaca: 398 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

“Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus mampu menjadi pemberi peringatan dini (early warning system). Sejak diundangkannya UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, sesungguhnya APIP telah diberikan peran yang semakin jelas dan kuat, APIP harus mampu membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan permasalahan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah’’ 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP NTT Kisyadi saat memberikan arahan kepada peserta diklat pembentukan auditor ahli bagi pegawai BPKP dan Inspektorat di wilayah Provinsi NTT yang diselenggarakan di Hotel Sotis, Rabu (12/7/2017).

Lebih lanjut Alexander Marwata menyampaikan bahwa peran Inspektorat  belum nampak dalam membantu pemberantasan korupsi terutama yang terkait dengan pejabat-pejabat di daerah. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh independensi  dalam menjalankan tugas dan peran sebagai auditor internal pemerintah daerah, mengingat kedudukannya di bawah Bupati. Bahkan terhadap Sekretaris Daerah saja, Inspektur tidak mampu untuk berbuat independen. Di samping tingkat kompetensi auditor inspektorat yang masih perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, KPK bersama Pemerintah, Kemendagri dan Kemenpan RB, sedang mengkaji untuk membuat kebijakan agar ke depan Inspektorat memiliki independensi yang kuat, hal ini sudah disampaikan kepada Presiden. Selain itu, melalui diklat pembentukan auditor ahli ini diharapkan auditor Inspektorat mampu meningkatkan kompetensi sehingga bisa memerankan dirinya seperti yang diharapkan, tegas wakil ketua KPK yang pernah menjadi Hakim ad hoc Tipikor dan auditor BPKP tersebut.

Di akhir pengarahannya Alexander Marwata berharap Inspektorat betul-betul dapat membantu APH dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi  di Provinisi NTT.

(Humas NTT)



Share      

Berita Terkait:

02 September 2016 13:36:19 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Tanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi
24 Agustus 2016 10:17:47 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Workshop Pemanfaatan Forensik Komputer di Perwakilan BPKP NTT
24 Nopember 2015 19:46:34 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
“BPKP Adalah Mitra Bagi Pemerintah Daerah”
23 Januari 2015 12:48:48 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP NTT Kembali Cegah Korupsi Lewat Udara
30 Mei 2014 07:46:14 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Pengawasan Pembangunan di NTT Membutuhksn Partisipasi Masyarakat


Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
SDM
Alamat dan Kontak
Visi dan Misi
Renstra
Informasi Publik
Produk Layanan
BIdang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
BIdang Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
SMS: 082145899990
Fax : (0380) 832 757 

email: ntt@bpkp.go.id