Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sinergi Perwakilan BPKP NTT dan BPK-RI Perwakilan NTT Dalam Mengawal Akuntabilitas Laporan Keuangan
19 Nopember 2015 14:57:35 / ntt / dibaca: 2410 kali / Kat: MOU, Kerjasama

BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT terkait PP No. 71/2010 tentang penggunaan akrual basis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  Kepala BPK-RI Perwakilan NTT, Dewi Ciantrini mengatakan, rapat koordinasi ini diadakan untuk membangun sinergisitas antara BPK dan BPKP dalam mengawal akuntabilitas LKPD.

"Kami berharap agar BPKP bisa mentransfer knowledge tentang pemahaman akrual basis kepada aparat Pemda agar opini dari Pemda terkait bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Dewi Ciantrini  di Ruang rapat gedung BPK-RI, Kupang, Rabu (18/11/2015).

Sejalan dengan harapan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Kisyadi mengatakan bahwa dalam upaya penerapan akuntansi berbasis akrual (accrual basic) dan peningkatan Opini LKPD di Wilayah Provinsi NTT, Perwakilan BPKP Provinsi NTT sudah dan sedang mengambil langkah-langkah strategis diantaranya melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Revisi Perkada tentang Kebijakan Akuntansi, Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan Pemda dengan SIMDA, asistensi reviu LKPD berbasis akrual serta bimbingan teknis penyusunan Action Plan penyelesaian (Tindak Lanjut) temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Dari 23 Pemerintah Daerah (22 Pemerintah Kabupaten, 1 Pemerintah Kota, dan 1 Pemerintah Provinsi) yang ada di Wilayah Provinsi NTT, Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah mengidentifikasi 7 daerah yang memiliki potensi untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tahun 2016 untuk LKPD Tahun 2015.

Pemberian opini bukan sebagai hadiah tetapi sebagai penghargaan atas kerja mereka. Namun Dewi Ciantrini  juga mengingatkan bahwa opini BPK-RI tidak bisa dikaitkan dengan korupsi atau fraud, tidak ada korelasi antara itu.

Berbagai masalah juga dibahas dalam rapat koordinasi ini. Diantaranya peran pemimpin daerah yang sangat diperlukan untuk mendorong SKPD agar bisa menyajikan LKPD secara akuntabel dan transparan. Selain itu dibahas juga adanya konflik internal Pemerintah Daerah yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas LKPD.

Sebelum menutup rapat ini, BPK-RI NTT dan BPKP NTT sepakat bahwa pertemuan seperti ini akan digelar tiap bulan, sehingga kordinasi antara BPK-RI dan BPKP dalam mengawal akuntabilitas LKPD bisa berjalan dengan lancar.

 



Share      

Berita Terkait:

11 Agustus 2017 19:14:11 / ntt / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Forum Sekretaris Daerah Se Nusa Tenggara Timur
09 Pebruari 2017 13:34:06 / ntt / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi BPKP Dengan BPK-RI Provinsi NTT Dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah
21 Maret 2016 16:08:27 / ntt / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015 KEPADA GUBERNUR NTT
30 Oktober 2014 08:55:56 / ntt / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Kerja DPRD Provinsi NTT ke BPKP NTT
26 Maret 2014 13:10:55 / ntt / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Bupati TTU : Terima kasih kepada BPKP Atas Kerjasama Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah


Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
SDM
Alamat dan Kontak
Visi dan Misi
Renstra
Informasi Publik
Produk Layanan
BIdang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
BIdang Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
SMS: 082145899990
Fax : (0380) 832 757 

email: ntt@bpkp.go.id