Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pengawasan Pembangunan di NTT Membutuhksn Partisipasi Masyarakat
30 Mei 2014 07:46:14 / ntt / dibaca: 2803 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Pada Rabu, 28 Mei 2014, kembali Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sueb Cahyadi menjadi nara sumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 - 94,4 FM Kupang. Dalam dialog interaktif bersama  Ketua Komisi B DPRD Provinsi NTT, Gabriel Sukukotan dan Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawa tersebut, dibahas berbagai hal terkait pengawasan pembangunan di Provinsi NTT.

Kepala Perwakilan BPKP NTT menyatakan bahwa BPKP siap melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatannya untuk memastikan bahwa setiap hasil pembangunan memberikan dampak dalam mensejahterakan masyarakat. Pengawasan yang efektif memerlukan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Dari sisi DPRD, Ketua Komisi B DPRD Provinsi NTT menyatakan bahwa proses perencanaan yang ada cukup berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai penyimpangan. Tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditampung karena adanya keterbatasan dana.

Sedangkan Kepala Bappeda Provinsi NTT mengulas proses perencanaan melalui musrenbang, koordinasi antar SKPD, serta memperhatikan keterkaitan antar program baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan efektifitas pembangunan, Bappeda NTT menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan terpadu berbasis desa/kelurahan.

Melalui sambungan telepon beberapa pendengar turut berpartisipasi dengan menyampaikan saran ataupun pertanyaan kepada para nara sumber. Diantaranya ada penelpon yang melaporkan kondisi pembangunan yang belum optimal.

Di akhir dialog Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sueb Cahyadi mengajak seluruh komponen masyarakat di NTT, mulai dari SKPD, DPRD, APIP serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTT ini agar berhasil dan tuntas. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan oleh masyarakat yang berada di lokasi pembangunan karena merekalah yang setiap saat melihat dan merasakan kegiatan pembangunan. Jika masyarakat melihat pelaksanaan kegiatan yang tidak benar dapat menyampaikannya kepada aparat pengawasan untuk ditindakjanjuti. (Humas BPKP NTT)



Share      

Berita Terkait:

13 Juli 2017 00:12:45 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua KPK: APIP Harus Mampu Membantu Aparat Penegak Hukum
02 September 2016 13:36:19 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Tanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi
24 Agustus 2016 10:17:47 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Workshop Pemanfaatan Forensik Komputer di Perwakilan BPKP NTT
24 Nopember 2015 19:46:34 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
“BPKP Adalah Mitra Bagi Pemerintah Daerah”
23 Januari 2015 12:48:48 / ntt / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP NTT Kembali Cegah Korupsi Lewat Udara


Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
SDM
Alamat dan Kontak
Visi dan Misi
Renstra
Informasi Publik
Produk Layanan
BIdang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
BIdang Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
SMS: 082145899990
Fax : (0380) 832 757 

email: ntt@bpkp.go.id