“Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru Tanah Air, sangat terbatas”. Pesan dan harapan ini sering disampaikan Presiden Jokowi di berbagai kesempatan.

 

NTB merupakan Provinsi yang memiliki Bendungan melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) terbanyak.

 

Nah, untuk memastikan bahwa pembangunan bendungan tidak sekadar pada output fisik bendungan (sent) saja namun juga berfungsi dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya (delivered), maka BPKP NTB berinsiatif di tahun 2022 melakukan agenda prioritas pengawasan daerah (APPD) berbasis kajian untuk melihat going concern pemanfaatan bendungan dari beberapa perspektif seperti halnya irigasi sawah, ketahanan pangan, pengendalian banjir, pariwisata, PLTA dan sebagainya. 

 

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi lintas stakeholder. Mengawali hal ini maka hari Selasa (18/1) Kepala Perwakilan BPKP NTB dan tim melakukan brainstroming dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I sebagai salah satu mitra strategis untuk mendesain rancangan pengawasan bersama atas Akuntabilitas Pemanfaatan Bendungan di NTB tersebut.

 

Dengan bersinergi dan berkolaborasi kita bisa berkontribusi lebih optimal. 

 

(Kominfo BPKP NTB)