Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

LBH PETA SIlaturahmi Ke BPKP Malut
30 Juni 2020 14:31:39 / malut2 / dibaca: 35 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Ternate (30/6) –  Bertempat di Ruang Rapat Kaper, Sudarso Wahid sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (LBH PETA) beserta rombongan  melakukan kunjungan silahturahmi Ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Dalam kujungan tersebut rombongan LBH PETA disambut hangat oleh Kepala Perwakilan Aryanto Wibowo didampingi oleh Kabag. TU Mindarto Totok Oktaruna, Koorwas IPP Nugroho Sri Danardono, Koorwas Investigasi Ramli, dan Kasubag Kepegawaian dan Umum Yusep Susanto.

Sebagai pembuka pertemuan, Kepala Perwakilan menjelaskan secara umum tugas dan fungsi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab kepada Presiden serta perbedaan BPKPdengan BPK. Aryanto menambahkan terkait penugasan yang dilakukan oleh BPKP, hasilnya diberikan kepada stakeholder terkait karena penugasan BPKP umumnya dilakukan atas permintaan dari instansi tersebut misalnya kementerian/lembaga, dan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan dalam hal investigasi atau pemberian keterangan ahli.

Selanjutnya Direktur LBH PETA dalam kesempatannya menjelaskan tentang LBH PETA yang merupakan lembaga independen yang berpusat di Jakarta. LBH PETA menampung aduan masyarakat jika ada dugaan tipikor di daerahnya, selain itu juga LBH PETA juga membantu aparat penegak hukum dalam hal penegakan pemberantasan korupsi.  Lebih lanjut, Sudarso meminta penjelasan dari BPKP terkait perannya dalam penanganan korupsi serta prosedur terkait pelaporan hasil penugasan BPKP.

Menjawab pertanyaan tersebut Korwas Investigasi Ramli menjelaskan bahwa BPKP melakukan audit investigasi bisa berdasarkan informasi awal dari permintaan APH, instansi/Lembaga dan pengaduan masyarakat.Sedangkan Audit Penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP biasanya dilakukan berdasarkan permintaan APH baik itu dari kepolisian atau kejaksaan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Laporan tersebut diserahkan kepada APH terkait. Setelah itu proses selanjutnya diserahkan kepada APH tersebut.

Diakhir pertemuan, Direktur LBH PETA menyampaikan apresiasinya kepada BPKP yang telah menerima kunjungannya beserta rombongan dan berharap ke depannya BPKP dapat melakukan pertemuan rutin seperti coffee morning bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum agar tidak ada lagi kekeliruan akan peran BPKP dan juga sebagai sarana BPKP dalam meyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsinya yang telah berjalan selama ini.

(Tim Kominfo Malut/Andreanov)



Share      

Berita Terkait:

12 September 2019 11:08:55 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
FRA Reforma Agraria 2019 dalam Penguatan Nawacita Reforma Agraria
13 April 2019 23:40:58 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perkuat Sinergi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
25 Agustus 2016 09:23:09 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Diseminasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
29 April 2015 12:40:47 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Entry Meeting Korsupgah BPKP Maluku Utara - KPK Tahun 2015 pada Kabupaten Halmahera Barat
29 Agustus 2013 16:43:21 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Melalui SosPAK Mari Membangun Generasi Muda Peduli Korupsi