Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Bimtek SPIP bagi Satgas SPIP BKKBN Provinsi Maluku Utara, Perkuat SPIP Kantor
23 April 2019 07:23:05 / malut2 / dibaca: 1780 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Perkuatan kompetensi Satgas SPIP ditanggapi serius oleh Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara untuk mengirimkan permintaan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bagi Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Selasa 9 April 2019, sehubungan dengan adanya Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nomor 267/PL.01/J6/2019, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bagi Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.

Acara dibawakan oleh Ni Nyoman Ayu Armini dan Nindya Shabilla A. dimulai pada pukul 09.00 WIT. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Putut Riyatno, menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang telah menerima Tim SPIP BKKBN dalam BIMTEK SPIP ini. Peran BPKP pada saat ini berkembang menjadi lebih baik dalam mendampingi mitra kerja untuk menjadi lebih baik dan lebih taat kepada peraturan. Semoga BIMTEK SPIP ini dapat membantu kami untuk lebih berbenah sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Rizal Suhaili, menyampaikan bahwa penerapan SPIP di berbagai lintas sebenarnya sudah diterapkan, namun ketertiban pengadministrasian langkah pengendalian inten perlu diperkuat. Tahapan pemenuhan formalitas adminitstrasi SPIP perlu dilakukan untuk dapat menegakan pengendalian intern. Ke depannya langkah pengendalian intern akan menuju ke tahapan integrasi elektronik, di mana seluruh proses akan bersifat digital dan otomatis. BPKP memiliki amanat dalam Pengawalan PSN, Pengamanan Aset, Peningkatan ruang fiskal, dan tata kelola (good governance), Bimtek ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sasaran Pemerintah adalah terpenuhinya 85% Kementerian dan Lembaga untuk mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3. Komitmen dari kawan-kawan semua dalam ber-SPIP meringankan beban yang kami emban dalam mencapai tingkat maturitas SPIP level 3. Kami harap, Bimtek ini dapat memberi manfaat untuk penerapan SPIP yang lebih baik pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara.

Dalam menyampaikan materi overview SPIP, Rizal Suhaili menyampaikan bahwa:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yangintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 SPIP memiliki Unsur dan Subunsur sebagai berikut:

  1. Lingkungan Pengendalian:
    1. penegakan integritas dan nilai etika;
    2. komitmen terhadap kompetensi;
    3. kepemimpinan yang kondusif;
    4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan;
    5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yangtepat;
    6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
    7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
    8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
  2. penilaian risiko:
    1. identifikasi risiko; dan
    2. analisis risiko.
  3. kegiatan pengendalian:
    1. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yangbersangkutan;
    2. pembinaan sumber daya manusia;
    3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
    4. pengendalian fisik atas aset;
    5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukurankinerja;
    6. pemisahan fungsi;
    7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yangpenting;
    8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atastransaksi dan kejadian;
    9. pembatasan akses atas sumber daya danpencatatannya;
    10. akuntabilitas terhadap sumber daya danpencatatannya; dan
    11. dokumentasi yang baik atas Sistem PengendalianIntern serta transaksi dan kejadian penting.
  4. informasi dan komunikasi
    1. Sarana Informasi
    2. Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
  5. pemantauan pengendalian intern
    1. Pemantauan Berkelanjutan
    2. Evaluasi Terpisah

Setelah penyampaian overview SPIP, acara berlanjut dengan penyampaian materi untuk unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko (10/04/2019), Kegiatan Pengendalian (11/04/2019), Informasi dan Dokumentasi (12/04/2019), dan Pemantauan Pengendalian Intern (13/04/2019).

Dengan demikian berakhir lah rangkaian acara Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bagi Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.



Share      

Berita Terkait:

26 Juni 2020 09:57:40 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Jalin Sinergitas Instansi, Inspektorat Halsel Kunjungi BPKP Malut
20 Juni 2020 21:42:27 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bimtek Substansi Pengawasan: Demi Akuntabilitas Bansos Covid-19
16 Mei 2020 18:07:43 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sinergi Pencegahan Korupsi Penanganan COVID-19
14 Mei 2020 11:14:32 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Malut dan KPK: Koordinasi Penanganan COVID 19
31 Maret 2020 20:08:51 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Koordinasi dan Konsultasi Inspektur Provinsi Maluku Utara dalam Pengawalan COVID-19