Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Utara
01 Maret 2019 18:08:07 / malut2 / dibaca: 110 kali / Kat: Siskeudes

(Tobelo,28/2) Melanjutkan workshop yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara kembali mengadakan Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, yang kali ini diadakan di Kabupaten Halmahera Utara.

Acara dilaksanakan di Hotel Green Land, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIT. Dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Rizal Suhaili, Pimpinan OPD, Forkorpimda Kabupaten Halmahera Utara, Para Camat dan Para Kepala Desa. Workshop dibuka dengan sambutan Bupati Halmahera Utara Frans Manery sekaligus membuka acara workshop. Hadir sebagai peserta adalah para kepala desa beserta sekertaris desa Se-Kabupaten Halmahera Utara yang berjumlah 196 desa.

Hadir sebagai pembicara yaitu anggota Komisi XI H. Ahmad Hatari, Kepala BPKP yang diwakili Direktur Pengawasan PKD Wilayah III Iskandar Novianto, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara yang diwakili Hostaf Prio Da Gama dan Kapolres Kabupaten Halmahera Utara AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo serta sebagai moderator Sekda Kabupaten Halmahera Utara Fredy Tjandua.

Moderator memberikan waktu kepada seluruh narasumber untuk memaparkan materi bagi seluruh peserta workshop. Narasumber yang pertama yaitu anggota Komisi XI H. Ahmad Hatari  mengatakan dana desa digunakan untuk stimulus yang akan memiliki daya dorong bagi pembangunan di desa. “Dana desa bukan untuk kepala desa namun digunakan untuk sektor-sektor yang produktif serta penggunaannya dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan” pungkasnya.

Kemudian paparan oleh Direktur Pengawasan PKD Wilayah III Iskandar Noviantoyang mengatakan bahwa Siskeudes memudahkan desa dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan dana desa, terdapat perubahan aplikasi Siskeudes dari versi 1.0 menjadi 2.0 dikarenakan terdapat perubahan regulasi. “Konsekuensi dari dana desa yang begitu besar adalah mengenai akuntabilitas. Desa harus mempertanggungjawabkan dana desa secara akuntabel dan transparan, untuk itu aplikasi Siskeudes memudahkan desa dalam melaporkan penggunaan dana desa secara akuntabel” tuturnya.

Kemudaian paparan dari Kapolres Halmahera Utara AKBP Yuyun Arief Kus Hendriatmo dan Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara Hostaf Prio Da Gamayang masing-masing paparannya menjelaskan peran aktif instansi masing-masing dalam hal pengawasan dana desa di Kabupaten Halmahera Utara.

Selanjutnya moderator membuka sesi tanya jawab kepada perserta workshop, para peserta sangat antusias dan tercatat terdapat tiga pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa.

Acara ditutup dengan pemberian plakat bagi para narasumber yang langsung diberikan oleh Bupati Halmahera Utara, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.



Share      

Berita Terkait:

28 Pebruari 2019 13:03:08 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Siskeudes di Kabupaten Pulau Morotai
22 Desember 2018 10:08:01 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Peningkatan Kapasitas Aparat Desa di Kabupaten Kepulauan Sula dengan SISKEUDES 2.0
19 Desember 2018 08:22:39 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Barat
09 Nopember 2018 06:55:59 / malut2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Penyelenggaraan Workshop Tata Kelola Keuangan Desa oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara


Profile Perwakilan
Sambutan Kepala Perwakilan
Struktur Organisasi
Profile Perwakilan
Komposisi SDM
Profil Provinsi Maluku Utara
Visi Misi
Kegiatan
SIMDA
SPIP
Layanan Publik
Rencana Strategis
Informasi Kinerja Perwakilan
Laporan Keuangan
Program dan Kegiatan

Sekilas Perwakilan

BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Jalan Makugawene, Kalumata, Ternate

Telepon (0921) 3110294, Faksimile (0921) 3110176

 



Majalah Triwulanan Perwakilan