Bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Barat (Selasa, 18 Desember 2018) acara dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT dihadiri oleh Bupati Halmahera Barat, Dirkrimsus Polda Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Para Camat, Kades dan Sekdes Se-Kabupaten Halmahera Barat yang berjumlah 168 desa.

Para peserta sangat antusias mengikuti acara workshop ini dikarenakan narasumber-narasumber pada workshop kali ini berasal dari berbagai sektor penting yaitu  anggota Komisi XI H. Ahmad Hatari, Ketua Komisi XI Hafisz Tohir, Kepala BPKP yang diwakili Direktur Pengawasan PKD Wilayah III Iskandar Novianto, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara yang diwakili Rike Restina dan Kapolda Maluku Utara Brigjen Naufal Yahya serta sebagai moderator Sekda Halmahera Barat Julius Marau.

Acara dibuka oleh Bupati Halmahera Barat Danny Missy sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini.

Pembicara pertama sebagai narasumber wakil ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir beliau mengharapkan dana desa dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat sehingga ekonomi rakyat akan meningkat dan berharap anggaran dana desa dapat meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya Direktur Pengawasan PKD Wilayah III Iskandar Novianto sebagai pembicara kedua menyampaikan dikarenakan alokasi dana desa yang semakin besar, tentunya akan membutuhkan pengawalan dalam pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa, untuk itu Siskeudes hadir sebagai kegiatan preventif dalam mengelola keuangan desa dan juga siskeudes dapat mempermudah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

Kapolda Maluku Utara Brigjen Naufal Yahya menyampaikan peran Bambikantibnas yang juga mempunyai tugas pengawasan dana desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat untuk itu kapolda mengingatkan untuk berhati-hati dan jangan mencoba-coba untuk melakukan penyelewengan dana desa. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara yang diwakili Rike Restina menyampaikan dana desa merupakan objek pemeriksaan bagi BPK RI dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara terus melakukan kordinasi dengan APIP di Kabupaten Halmahera Barat bila terindikasi adanya Fraud.

Narasumber selanjutnya anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Hataridalam paparannya menyampaikan pentingnya dana desa untuk dipergunakan secara tepat sasaran sehingga dana desa dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Demi menghidupkan suasana workshop, moderator pun membuka sesi tanya jawab bagi para peserta workshop. Tercatat terdapat tiga pertanyaan yang disampaikan para peserta dan langsung dijawab oleh para narasumber.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat bagi para narasumber sebagai ucapan terima kasih telah turut serta menyukseskan acara ini. Plakat diserahkan langsung oleh Bupati Halmahera Barat sebagai tuan rumah dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara acara kepada seluruh narasumber.

Humas Malut: RNNY