Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Berita: Gubernur Resmikan Kantor BPKP Maluku

Kabar Timur | 8 April 2014
 
AMBON -- Gubernur Maluku Said Assagaf meresmikan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku, senin (7/4).
 
Gubernur mengatakan ke­hadiran BPKP di Maluku sangat bermanfaat dan membantu Pemerintah Daerah Ma­luku dalam menjalankan ro­da pemerintahan dan proses pem­bangunan provinsi ini.
 
“BPKP, Pemerintah Daerah Ma­luku, dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota harus bergandeng tangan, bersatu padu dalam men­jalankan proses pemerintah dan pembangunan di Maluku. se­hingga proses pemerintah dan pem­bangunan di Maluku berjalan aman, damai, dan sejahtera,” ujar Assagaff.
 
Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota diajak membangun kerja sama internal dengan seluruh jajaran dalam hal ini, Kapolres, Kajari, sehingga persoalan yang ada di di daerah  tidak merembes ke hal-hal yang lebih besar.
 
“Masalah yang ada di Maluku sekarang ini sangat banyak, oleh­nya itu mari kita tinggalkan kehidu­pan yang berfoya-foya, untuk me­ningkatkan kesejahteraan masya­rakat Maluku,” cetusnya. 
 
Dari 11 Kabupaten/Kota di Ma­luku, baru dua daerah yang mendapatkan predikat Dengan Peng­ecualian (WDP) yakni Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Ka­bupaten Maluku Tengah (Malteng) dari Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan.
 
Hal ini perlu ditingkatkan men­jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk sembilan Kabupaten/Kota lainnya masih di bawah opini WDP.
“Perlu ada pedampingan dari BPKP untuk penguatan human dekapitalisme yang ada di Maluku saat ini,” tuturnya.
 
Kepala BPKP RI Mardiasmo, menjelaskan BPKP merupakan auditor Presiden yang melaksanakan tugas pokok pengawasan keuangan dan pembangunan dan fungsi Assu­rances dan consultancy berdasarkan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP) dan inpres no. 4 tahun 2011 tentang peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.
 
Eksistensi BPKP dalam melak­sana­kan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengawa; da menjamin reviu, dan pemantauan sebaga bagian fungsi  Assurances telah banyak memberikan informasi yang strategis dan bermanfaat buat stakeholders BPKP.
 
Hasil fungsi asistensi dan pe­layanan publik yang diberikan kontribusi yang besar terhadap[ peningkatan akuntabilitas keuangan negara khususnya daerah. 
Ia berharap, dengan diresmikan kantor BPKP ini, fungsi perwakian BPKP Provinsi Maluku akan dapat lebih ditingkatkan lagi.
 
Usai peresmian, dilanjutkan dengan penandatangan nota kese­pahaman antara BPKP perwakilan Maluku dengan Pemerintah Pro­vinsi Maluku dan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berlangsung aula BPKP Maluku, Senin (7/4).
 
Penandatangan nota kesepaha­man ini dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintah Daerah (Pemda) dan Piagam Pengawasan Interen Pemda. (KTL)
 
(sumber: http://www.kabartimur.co.id/index.php/daerah/item/1778-gubernur-resmikan-kantor-bpkp-maluku)

Share