BPKP Maluku Dukung Program TEKAD dalam Wujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

Ambon (9/9) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku memenuhi undangan sebagai narasumber di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Maluku Tahun 2021 pada Kamis (9/9).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi diundang menjadi salah satu narasumber pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Maluku Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari tanggal 8 - 13 September 2021 di Swiss-Belhotel Kota Ambon. Dihadiri oleh para fasilitator atau pendamping desa di wilayah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Yunaedi berkesempatan membahas mengenai pengawalan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam pemaparannya, Yunaedi menjelaskan terkait tujuan pembangunan desa berdasarkan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Yunaedi menambahkan bahwa tahapan dalam pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana ketiga tahapan tersebut harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan serta gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian dan keadilan sosial. Selain itu pembangunan desa juga harus memenuhi 4 aspek diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup berkelanjutan.

Kemudian Yunaedi juga menyampaikan terkait asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran serta akuntabel. Dari keempat asas tadi Yunaedi berharap para fasilitator atau pendamping desa dapat memahami betul serta mampu menerapkannya agar pengelolaan keuangan desa dapat memenuhi standar akuntabel dan hasilnya dapat mengoptimalkan tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Disamping itu, Yunaedi juga mengingatkan kepada para fasilitator terkait disiplin anggaran dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau disingkat TEKAD merupakan salah satu program pembangunan desa yang penting dan strategis dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri dan sejahtera. Untuk itu, perlu adanya koordinasi lintas sektoral dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan secara komprehensif dan multi dimensi. Koordinasi diperlukan agar terwujudnya peningkatan tata kelola program secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, dalam pemaparannya Yunaedi juga turut membahas mengenai pengelolaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa, tahap pengadaan barang dan jasa, tata kelola aset desa, aplikasi Siskeudes, hingga Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK. di akhir pemaparan Yunaedi berharap dari kegiatan bimtek tersebut, para fasilitator mampu menjadi "transformer" dalam menerapkan strategi dan upaya-upaya untuk mewujudkan tata kelola desa yang mandiri dan sejahtera. 

 

 

(Kominfo BPKP Maluku)