Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Bangun Sense of Crisis dalam Mengawal Manfaat Hingga ke Tangan Masyarakat
30 Juni 2020 10:39:14 / maluku / dibaca: 14 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Senin, 15 Juni 2020 - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili bersama jajaran struktural, Korwas dan Dalnis serta sejumlah pegawai mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 pada Senin pagi (15/6). 

 
Acara Rakornas atau Rakornaswas Intern merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh BPKP setiap tahunnya dengan tema pengawasan yang berbeda-beda. Pada tahun 2020 ini tema yang diangkat yaitu “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. Acara dilaksanakan via video conference (vidcon) dan disiarkan secara langsung dari stasiun TVRI serta dapat diakses melalui kanal Youtube TVRI. 
 
Acara Rakornaswas Intern Tahun 2020 ini juga turut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Idham Azis.  
 
Acara diawali dengan laporan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Dalam laporannya, Ateh menyampaikan bahwa acara Rakornaswas Intern Tahun 2020 ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama berlandaskan pada sense of crisis sesuai dengan kondisi pada penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 677,2 Triliun dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19. Dan luas cakupan area penanganan serta besarnya anggaran yang digunakan saat ini sangat membutuhkan pengawasan yang saling bersinergi dan kolaboratif dari berbagai pihak. 
 
Kemudian acara tersebut dibuka oleh sambutan dari Presiden RI Joko Widodo. Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan bahwa seluruh langkah kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus akuntabel, tata kelolanya harus baik dan tepat sasaran, pelaksanaan prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit serta seluruh output dan outcome-nya harus jelas dan maksimal.  Presiden Jokowi juga menekankan agar pencegahan harus lebih diutamakan dan jangan menunggu sampai terjadinya masalah. 
 
"Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Kita harus bersama-sama mengawal agar manfaat kepada masyarakat betul-betul sampai," Tegas Presiden Jokowi.
 
 
 
 
(Kominfo BPKP Maluku)


Share      

Berita Terkait:

25 Maret 2020 21:06:10 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi BPKP se Indonesia dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
29 Pebruari 2020 12:39:17 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Maluku Terima Penghargaan dari KPPN Ambon
26 Pebruari 2020 21:29:37 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Maluku Terima Rapor SAKIP Award 2019, Hasilnya Mencengangkan!
12 Agustus 2019 07:46:49 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Launching SP2D Online Pada Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku


 

Instagram Perwakilan BPKP Maluku


 

Facebook Perwakilan BPKP Maluku


 

Youtube Perwakilan BPKP Maluku