Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Koordinasi BPKP se Indonesia dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
25 Maret 2020 21:06:10 / maluku / dibaca: 82 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Selasa, 24 Maret 2020 - Bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku diadakan koordinasi oleh jajaran BPKP di kantor pusat Jakarta dan seluruh perwakilan BPKP se Indonesia melalui video conference (24/3). Dalam koordinasi tersebut membahas tindak lanjut dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

 
Dalam upaya mencegah dan menangani penyebaran Covid-19, BPKP telah menyusun Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 untuk merespon amanah Presiden. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berpesan agar K/L/Pemda segera memangkas rencana belanja yang tidak prioritas baik di APBN maupun di APBD. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memfokuskan dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19, baik terkait isu kesehatan maupun isu ekonomi. Tata cara reviu tersebut akan menjadi pedoman bagi APIP K/L/Pemda dalam melaksanakan pengawasan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19.
 
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nasmifida mengusulkan untuk melakukan revisi kebijakan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jika terjadi monopoli harga alat-alat kesehatan di daerah-daerah. Pasalnya jika terjadi monopoli, maka auditor tidak dapat mengambil langkah diskresi. "Jika nanti di daerah ditemukan kondisi monopoli harga, dimana harganya sudah melampaui standar, tentunya auditor tidak boleh mengambil langkah diskresi," Ungkap Nasmifida. "Yang dapat mengambil langkah tersebut adalah pembuat kebijakan. Kebijakannya itu harus diserahkan kepada LKPP terlebih dahulu sebelum BPKP melakukan proses pengawasan. BPKP perlu mendata terlebih dahulu di daerah terkait apakah harga barang-barang tersebut diluar harga normal. Jika demikian maka LKPP agar merevisi surat edarannya tentang penanganan Covid-19 ini. Misalnya dengan memaksa sejumlah produsen atau penjual barang tersebut untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam portal LKPP. Sehingga nantinya APIP dalam melaksanakan proses pengawasan bisa sesuai dengan data ketentuan tersebut." Tambahnya.
 
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh juga berpesan agar refocussing dan realokasi anggaran ini tidak hanya untuk penanganan kesehatan secara langsung (mis. pembelian alat-alat kesehatan) tetapi hingga penanganan terkait dampak Covid-19 ke masyarakat. 
 
 
 
(Humas Maluku)


Share      

Berita Terkait:

29 Pebruari 2020 12:39:17 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Maluku Terima Penghargaan dari KPPN Ambon
26 Pebruari 2020 21:29:37 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Maluku Terima Rapor SAKIP Award 2019, Hasilnya Mencengangkan!
12 Agustus 2019 07:46:49 / maluku / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Launching SP2D Online Pada Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku