Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

BPKP Siap Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Seram Bagian Barat
07 Mei 2019 07:03:53 / maluku / dibaca: 1734 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Siap Membantu Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat

 

Senin, 20 April 2019– Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, melakukan kunjungan kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Bapak Moh Yasin Payopo. Kunjungan kerja dimaksudkan selain memperkenalkan diri sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku yang baru juga dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara akuntabel. Status Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang didapat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi alasan penting dalam kunjungan kerja ini. Dalam kegiatan ini Bupati SBB didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). 

Pertemuan Bupati Seram Bagian Barat dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

 

Dalam pertemuan ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menyampaikan agar pengelolaan keuangan daerah dapat akuntabel perlu dibangun dua pilar yang pertama membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) minimal level 3 dan yang kedua meningkatkan kapabilitas APIP minimal juga mencapai level 3. Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP juga mengingatkan kembali bahwa Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah harus dapat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam peningkatan kapabilitas APIP mencapai level 3 beberapa hal penting yang perlu dibangun adalah, APIP harus membuat perencanaan kinerjanya dengan berbasis resiko, dapat melaksanakan audit kinerja dan jasa consulting, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Manajemen Pengawasan yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah yang berfungsi untuk melakukan evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan opini Laporan Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dari Disclaimer, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mengharapkan adanya peningkatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Masih dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelola keuangan daerah, Kepala Perwakilan juga mendorong agar :

  1. Rumah Sakit Umum Daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan menjadi BLUD, dan untuk memudahkan pengelolaan keuangannya Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dapat memfasilitasi dengan mengimplementasikan SIA BLUD. Selanjutnya Kepala Perwakilan mengingatkan bahwa BLUD bukan Aset Daerah yang dipisahkan, sehingga laporan keuangannya tetap harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta dalam penerapannya BLUD tidak dibentuk sebagai unit kerja yang mencari keuntungan, dengan demikian adanya APBD dalam penganggarannya bukan merupakan hal yang salah
  2. Secara konsisten mengimplementasikan Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa agar lebih mudah mengelola Keuangan Desa sesuai dengan program prioritasnya dan tertib administrasinya. Untuk itu diharapkan Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, agar lebih ditingkatkan sehingga peran Dinas PMD dalam mendorong tata kelola yang baik atas Dana Desa dapat ditingkatkan dengan seluruh Desa telah menggunakan Siskeudes Versi 2.0, tidak sering ada penggantian operator desa dan tidak menggunakan fasilitator desa sebagai operator desa serta meminimalisir pengeluaran Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam penyampaiannya Bupati Seram Bagian Barat mengapresiasi kesediaan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk lebih meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dan berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan perwakilan BPKP Provinsi Maluku, khususnya dalam pencapaian SPIP level 3, peningkatan kapabilitas APIP level 3 dan dapat memperbaiki Opini LKPD dengan tidak lagi memperoleh opini Disclaimer. Bupati Seram Bagian Barat juga menggaris bawahi tentang besarnya jumlah anggaran Dana Desa sekarang ini, namun Pemerintah Daerah masih merasa bahwa kesejahteraan masyarakat desa belum banyak meningkat, oleh karenanya untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat desa, Bupati Seram Bagian Barat menginstruksikan kepada Dinas PMD untuk lebih intensif melakukan pembinaan kepada Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang diharapkan Bumdes dibentuk dengan memperhatikan potensi Desa dan output yang dihasilkan Bumdes dapat diserap oleh Pasar. Di akhir pertemuan bapak Bupati mengharapkan peningkatan sinergitas ini dapat membawa Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik lagi.

Foto bersama Kepala Perwakilan BPKP serta Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP Provinsi Maluku dengan Bupati dan Jajaran Pimpinan Pemerintah Seram Bagian Barat

 

 

 



Share      

Berita Terkait:

19 Mei 2020 20:00:17 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Maluku Bersama KPK dan Sekda Bicara Soal Bansos
22 Januari 2020 15:35:39 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Koordinasi Peningkatan Opini LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat
07 Januari 2020 09:43:55 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
MONIKA dan LIPS Hadir di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
27 Juni 2019 14:47:02 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pencanangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat
27 Juni 2019 14:45:45 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Peningkatan Sinergitas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan Kabupaten Seram Bagian Timur