Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

SOSIALISASI KEUANGAN DESA, 100 PERSEN DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TELAH BER-SISKEUDES
16 Nopember 2017 12:35:36 / maluku / dibaca: 332 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

BPKP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar sosialisasi dalam bentuk diskusi panel dengan tema “Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Siskeudes, Menuju Tata Kelola Keuangan Desa yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”, bertempat di Hotel Grand Villia, Langgur, Senin (13/11).

Diskusi melibatkan sejumlah undangan yang menjadi peserta aktif, meliputi 11 Camat, 192 Kepala Desa, 192 Bendahara Desa, dan operator Siskeudes. Narasumber berasal dari Anggota DPR RI Komisi XI, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Maluku, dan BPKP Pusat. Para undangan dari jajaran Forum Komunikasi Daerah, DPRD dan para Kepala SKPD Kabupaten Maluku Tenggara.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang, dalam sambutan pembukaan mengatakan, Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes adalah system yang dirancang dengan menggunakan teknologi informasi untuk mereduksi dan menyederhanakan pengelolaan keuangan desa secara sistematis, sederhana, mudah, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku. Siskeudes ini, menurut Yunus Serang, telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa pada seluruh desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas 192 Ohoi (desa-red).

“Siskeudes harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa atau Ohoi. Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari 192 Ohoi, semuanya telah menggunakan Siskeudes. Ini berarti sudah 100% Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan aplikasi Siskeudes”, ungkap Yunus Serang bangga.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR-RI, Edison Betaubun, mengawali materinya sebagai narasumber dalam diskusi panel mengemukakan,  beberapa point penting terkait pokok-pokok pikiran DPR atas penyelenggaraan pemerintahan desa berikut prinsip pendanaannya dalam system otonomi daerah Negara Kesatuan RI, termasuk prinsip pendanaan Dana Desa dan pengawasan yang merupakan isu terhangat akhir-akhir ini.

Edison menekankan perlu perhatian para Kades beserta DPMD dan BPKAD agar sudah menyiapkan APBDes dan Perdes tentang APBDes. “Dana desa untuk Kabupaten Maluku Tenggara dengan total 192 desa memperoleh dana sebesar Rp 146 miliar. Maka yang perlu diperhatikan para Kades beserta DPMD dan BPKAD juga adalah ketersediaan APBDes dan Perdes tentang APBDes, sebagai turunan dokumen RPJMDes yang menjadi dasar Pemerintah Desa melaksanakan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan kegiatan,” pesan Edison yang juga menjadi anggota Banggar DPR RI itu.

Narasumber berikutnya, Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Lukman Hakim, dalam paparannya lebih menyoroti pemeriksaan keuangan desa sebagai salah satu focus dan pemeriksaan BPK Tahun 2016-2020, terkait pembangunan kewilayahan dalam hal ini Desa dan Kawasan Perdesaan. “Dua strategi pemeriksaan yang diterapkan, yakni strategi pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dalam kerangka pemeriksaan atas LKPD TA 2017 sampai dengan 2019. Pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai Efektivitas Upaya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2018,” jelas Lukman Hakim.

Makin menarik paparan yang disampaikan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah III BPKP, Iskandar Novianto yang mengusung materi Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa. Iskandar menerangkan, kontribusi BPKP dalam rangka pengawalan preventif akuntabilitas pengelolaan keuangan desa antara lain, fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa, Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDes, Pengembangan Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi Siskeudes serta SIA BUMDes, Memberi masukan kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, KemenDesa PDTT, Kabupaten/Kota).

Menurut Iskandar, terkait dengan perkembangan implementasi Siskeudes sampai dengan 31 Oktober 2017 telah dilakukan sosialisasi kepada 398 Kabupaten/Kota mencakup 65.181 desa. Sosialisasi dilakukan selain oleh masing-masing Perwakilan BPKP, juga dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa Kemendagri atau bekerja sama dengan Pemprov, PemKab/Kota, IAI, AAIPI, Universitas/Perguruan Tinggi.

Pada tahap persiapan implementasi, lanjut Iskandar, telah dilakukan Bimtek/Worshop Aplikasi Siskeudes pada 382 Kabupaten/Kota mencakup 61.483 desa. Bimtek/Workshop berupa pelatihan sebagai persiapan implementasi aplikasi Siskeudes kepada Perangkat Desa dan Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimtek ini telah disampaikan Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota.

Sedang pada tahap implementasi penuh telah dilakukan pada 345 Kabupaten/Kota mencakup 50.703 Desa. “Implementasi penuh berarti desa-desa telah dapat melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes dan telah mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan desa di tahun 2016/ APBDES TA 2017,” terang Iskandar.

Narasumber terakhir, Kompol Gerald Wattimena yang menjabat sebagai Kanit I Subdit III Direotorat TIPIDKOR Polda Maluku, dalam paparannya tentang Peran Polri dalam mengawal pembangunan desa mengatakan, bahwa dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, telah ditandatangani nota kesamaan antara KemenDesa PDTT, Kemendagri dan Kepolisian. “Ruang lingkup dari nota kesepahaman adalah, Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa; Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa; Penguatan pengawasan pengelolaan dana desa; Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pegelolaan dana desa; Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pegelolaan dana desa; dan, Pertukaran data dan/atau informasi dana desa,” jelas Kompol Gerald Wattimena.

Secara keseluruhan sosialisasi berjalan dengan dinamis yang ditandai banyaknya pertanyaan dari peserta yang terlihat memenuhi ruangan untuk mengikuti jalannnya sosialisasi dari awal sampai akhir. Kegiatan sosialisasi ditutup oleh Asisten III Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Maluku, Zulkifli Anwar [Hrt/Humas Promal]



Share      

Berita Terkait:

20 Oktober 2017 15:18:21 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BIMTEK IMPLEMENTASI SISKEUDES DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
20 Oktober 2017 07:06:35 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DI KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
14 September 2017 13:28:51 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BIMTEK IMPLEMENTASI SISKEUDES PEMERINTAH DESA SE KAB. KEPULAUAN ARU
21 Juli 2017 15:22:59 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BIMTEK SISKEUDES DI MALUKU TENGGARA
03 Juni 2017 12:11:54 / maluku / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
PELATIHAN PENYUSUNAN APBDes 2017 MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES PADA PEMKAB. SERAM BAGIAN BARAT