Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Pedoman Pengaduan di Lingkungan BPKP sebagai berikut:

  1. Pengaduan mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai disampaikan kepada Inspektorat BPKP, melalui saluran pengaduan.
  2. Inspektorat BPKP adalah unit kerja pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan.
  3. Saluran pengaduan meliputi:
    • Surat Pengaduan;
    • Surat Elektronik (e-mail);
    • Pesan singkat kepada nomor yang ditentukan;
    • Telepon pada nomor yang ditentukan;
    • Kotak Pos;
    • Kotak Saran dan Pengaduan; dan/atau
    • Pejabat Penerima Pengaduan.
  4. Pejabat Penerima Pengaduan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur BPKP.
  5. Setiap Pejabat Penerima Pengaduan meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada Inspektur BPKP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima.
  6. Inspektorat BPKP yang menerima pengaduan melakukan tindak lanjut yang meliputi:
    • penelaahan; dan/atau
    • audit investigatif.
  7. Inspektorat menindaklanjuti pengaduan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh Pejabat Penerima Pengaduan.
  8. Inspektorat memberikan jawaban kepada Pelapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima.
  9. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut terkait dengan pejabat eselon I dan pegawai di lingkungan Inspektorat, penugasan diterbitkan oleh Kepala BPKP.
  10. Inspektorat dalam menindaklanjuti pengaduan dapat berkoordinasi dengan unit kerja BPKP yang terkait.
  11. Inspektorat dalam menindaklanjuti pengaduan dapat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum untuk pengaduan yang diduga terjadi pelanggaran tindak pidana umum dan/atau tindak pidana khusus.
  12. Setiap pegawai berhak mengadukan adanya tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
  13. Pihak eksternal berhak mengadukan adanya tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
  14. Pelapor berhak memperoleh pelayanan dan jawaban atas pengaduan yang disampaikan.
  15. Penyampaian pengaduan dan permintaan jawaban atas pengaduan harus dilakukan berdasarkan data dan informasi secara bertanggungjawab sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan aturan perilaku yang berlaku di BPKP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  16. Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, berupa:
    • bantuan permintaan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
    • bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  17. Pelapor yang berstatus pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
    • bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPKP;
    • perlindungan dari pembalasan yang merugikan Pelapor seperti pemberhentian sebagai PNS, penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian DP3, pemindahan tugas/mutasi, perlakuan diskriminatif, hambatan karir lainnya, dan upaya pembalasan lainnya; atau
    • pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor atau Terlapor dalam hal timbul ancaman fisik terhadap Pelapor.
  18. Pelapor tidak mendapatkan perlindungan dalam hal:
    • Inspektorat memiliki bukti yang cukup atas keterlibatan Pelapor dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkan; dan
    • Pelapor terlibat tindakan pelanggaran yang lain.
  19. Dalam hal Pelapor terlibat tindakan pelanggaran, Pelapor tidak dapat dibebaskan dari hukuman/sanksi.
  20. Pelapor tersebut dapat direkomendasikan oleh Inspektorat untuk mendapat keringanan hukuman/sanksi dalam persidangan Tim Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Untuk pengaduan silakan langsung saja hubungi Inspektorat BPKP di:

INSPEKTORAT BPKP

Gedung BPKP Pusat, Lantai 7
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 859 100 31 Ext.0702 atau Fax. (021) 859 101 47
Email : inspektorat@bpkp.go.id

atau dapat melalui pengaduan online.


Share