Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Implementasi SPIP Memerlukan Transformasi Minset
23 Agustus 2012 16:19:27 / lampung / dibaca: 9837 kali / Kat: SPIP

Sebagai sarana internalisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Lampung, pada hari Selasa (31/7) bertempat di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, diadakan Sosialisasi SPIP hasil kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.  Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung  Ir. MS. Joko Umar Said mewakili Gubernur Lampung Sjahroedin ZP yang sedang menjalankan Ibadah Umroh.

 

Pemerintah Provinsi Lampung segera menetapkan Zone Integritas sebagai wujud nyata penegakan integritas, demikian diungkapkan Wakil Gubernur Lampung dalam sambutan pembukaan. Secara serius masyarakat mengawasi kinerja dan perilaku aparat pemerintah, sehingga seluruh aparat pemerintah perlu mentransformasi diri sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk bertindak penuh integritas. Di wilayah Provinsi Lampung sudah terdapat dua Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta 44 SKPD dan Pemerintah Kota Metro beserta 5 SKPD.

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang selama ini turut berperan aktif dan secara efektif membantu mendorong penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.

“Kita ubah mindset kita. Kita harus berani mentransformasi diri kita agar sistem pengendalian intern dapat berjalan,” demikian diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Deni Suardini dalam penyampaian materinya. Inti dari implementasi SPIP terletak pada sikap dan karakter pimpinan dengan didukung seluruh pegawai agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Deni Suardini dalam penyajian selanjutnya mengungkapkan bahwa SPIP merupakan suatu proses yang integral dan terintegrasi dengan operasional Instansi Pemerintah. Mulai dari perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan instansi dengan didukung seluruh pegawai. Sehingga memerlukan perubahan pola pikir atau mindset dari seluruh aparatur pemerintah.

Kunci sukses implementasi SPIP memerlukan komitmen dari pimpinan dengan berdasarkan keteladanan dan hati nurani atau “God Spot”. “Sebaik apapun sistem kalau manusianya tidak berintergritas akan rontok atau runtuh,” demikian diitegaskan oleh Deni.

Nurul Ichsan Al Huda dari KPK mengungkapkan bahwa implementasi SPIP telah mempunyai dasar hukum kuat,  yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara Pasal 58 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Sehingga implementasi SPIP bersifat wajib. Apabila ada pimpinan/pegawai suatu Instansi Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan lemahnya SPIP dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dapat dipidanakan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim dari KPK menjelaskan kuisioner Sistem Pengendalian Intern kepada seluruh responden di wilayah Provinsi Lampung yang melibatkan 13 Pemkab beserta seluruh SKPD, satu Pemerintah Kota Ibukota Provinsi dan satu Pemerintah Provinsi Lampung. Jenis kuesioner meliputi: kuesioner kondisi umum SPIP, pengendalian intern atas pelayanan publik, pengendalian intern atas perencanaan dan penganggaran APBD,  dan pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil kuesioner SPIP menunjukan implementasi SPIP di wilayah Provinsi Lampung dan akan dijadikan sebagai langkah nyata dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK bekerjasama dengan BPKP melalui revitalisasi SPIP.  

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta. Turut hadir pula seluruh Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan didampingi oleh Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Eddyson Hutagalung, Pengendali Teknis Bidwas APD:Anung Ratmaji, Kamil Adhari, Udoyo Heri Wirawan, dan Tim Humas. (Humas BPKP Lampung)



 



Share      

Berita Terkait:

02 Maret 2017 15:58:23 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Provinsi Lampung Kejar Target SPIP di Level 3
14 Oktober 2016 14:54:30 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pringsewu Siap Menjadi Pilot Project SPIP Level 3 Tahun 2016
23 Agustus 2012 16:17:29 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP Sarana Wujudkan Pemerintah Bersih dan Berwibawa
16 Juli 2012 17:23:34 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
BLU wujud Enterprise Government
16 Juli 2012 17:21:30 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Tone of the Top Kunci Sukses ber-SPIP