Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

BLU wujud Enterprise Government
16 Juli 2012 17:23:34 / lampung / dibaca: 12240 kali / Kat: SPIP

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Polkekkes Kemenkes Tanjung Karang, pada hari kamis tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Aula Poltekkes diadakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, sebagai narasumber kunci Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Deni Suardini dan dibuka oleh direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Sri Indra Trigunarso. Sejak tanggal 15 Agustus 2011, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang telah ditetapkan statusnya untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), demikian diungkapkan oleh Sri Indra Trigunarso dalam sambutan pembukaan sosialisasi.

Kaper BPKP Lampung, Deni Suardini, mengungkapkan bahwa dengan ditetapkan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagai BLU maka Poltekkes merupakan instansi pemerintah yang harus berjiwa wiraswasta (enterprise government). Poltekkes dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan jasa berupa pendidikan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, namun disisi lain secara teknis Poltekkes juga harus tumbuh dan berkembang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan produktifitas. Untuk meningkatkan pendapatan Poltekkes harus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga semakin bertambah kepercayaan para orang tua untuk mengirimkan putra-putri mereka ke Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang untuk kuliah.


Selain itu Kaper juga menegaskan bahwa status PPK-BLU harus dikelola secara sehat, semaksimal mungkin memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan, antara lain feksibilitas dalam hal pengelolaan pendapatan, pengadaan barang dan jasa, dan pengangkatan pegawai non PNS. Dalam hal fleksibilitas pengelolaan pendapatan yaitu pendapatan operasional yang diterima dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja operasional Poltekkes, sedangkan fleksibilitas pengadaan barang dan jasa, Poltekkes dapat menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa tersendiri sesuai dengan kebutuhan, namun semangat dan jiwanya tetap harus mengacu pada Perpres 54 tahun 2010, sedangkan fleksibilitas lainnya berkaitan dengan pengangkatan pegawai non PNS yang professional sesuai kebutuhan.


Terkait dengan tujuan Poltekkes sebagai good university government, Kaper mengungkapkan bahwa operasional Poltekkses harus akuntabel dan berkualitas dengan didukung empat pilar utama. Pertama, efisiensi kegiatan operasional, semua kegiatan Poltekkes harus berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas. Kedua, keandalan laporan keuangan indikator keandalan laporan keuangan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor eksternal. Ketiga,  pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dan yang keempat berkaitan dengan taat azas yaitu setiap tindakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak melawan hukum. Keempat pilar tersebut juga merupakan tujuan dari penerapan SPIP, dengan menerapkan SPIP keempat hal tersebut diharapkan dapat tercapai.


Sebagai pencerahan kepada peserta sosialisasi, Kaper mengungkapkan tentang unsur-unsur SPIP yang meliputi; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sosialisasi diikuti kurang lebih 150 orang peserta baik dari fungsional dosen maupun staf administrasi, suasana sosialisasi sangat interaktif hal ini terbukti antusiasnya peserta sosialisasi dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi.


Sebagai akhir penyajiannya Kaper mengharapkan agar Poltekkes memanfaatkan feksibilitas PPK BLU seoptimal mungkin guna mewujudkan visi Poltekkes menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Mandiri dan Professional. Selain itu, Kaper juga mengharapkan Poltekkes dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, BPKP sebagai auditor intern presiden siap memberikan pengawalan dan bantuan kepada Poltekkes Tanjung Karang dalam rangka menerapkan PPK-BLU.


Dalam kesempatan tersebut Kaper didampingi oleh Kabidwas Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Rita Erfa, dan pengendali teknis Bidwas IPP, Andriyadin, serta staf Humas BPKP Lampung.


(Humas Lampung)



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2017 22:13:02 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Bupati Lamsel : “Lampung Selatan Optimis Jadi Pemda Terbaik se-Provinsi Lampung dengan Bantuan BPKP”
02 Maret 2017 15:58:23 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Provinsi Lampung Kejar Target SPIP di Level 3
14 Oktober 2016 14:54:30 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pringsewu Siap Menjadi Pilot Project SPIP Level 3 Tahun 2016
23 Agustus 2012 16:19:27 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
Implementasi SPIP Memerlukan Transformasi Minset
23 Agustus 2012 16:17:29 / lampung / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP Sarana Wujudkan Pemerintah Bersih dan Berwibawa