BPKP Semakin Dipercaya

“Peningkatan Tata Kelola yang Baik merupakan faktor penentu keberhasilan suatu instansi/lembaga/BUMD. BPKP sebagai Aparat Pengawasan Instansi  Pemerintah yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam tata kelola yang baik dapat membantu dan membimbing instansi pemerintah dan BUMD untuk mencapai tujuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat,” demikian salah satu pembicaraan Gubernur Lampung (Zachroedin.ZP) selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (Dr. Achmad Sanusi, MSPA)  dalam rangkaian acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKP dengan Universitas Lampung, IAIN Raden Intan, Poltekkes Tanjung Karang, BKKBN Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung, dan PT Lampung Jasa Utama (LJU), Selasa, tanggal 31 Januari 2012 di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwa penandatanganan MoU sebagai bukti keenam instansi tersebut menaruh kepercayaan kepada BPKP.

Sejalan dengan Gubernur Lampung, Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Sugeng P. Harianto, Ms menyatakan penandatanganan MoU ini sebagai wujud adanya komitmen bersama untuk penguatan tata kelola yang baik yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan citra intansi.
Pihak yang melakukan penandatanganan MoU  tersebut adalah Prof. Dr. Sugeng P. Harianto, Ms (Universitas Lampung),  DR. H. Moh. Mukri, M. Ag (Rektor IAIN Raden Intan), Sri Indra Trigunarso, S.K.M (Direktur Poltekkes Tanjung Karang), Drs. Ipin ZA Husni, MPA (Kepala BkkBN Lampung), Edwin Hanibal, SH, MH (Ketua KPU Provinsi Lampung), dan Ir. Khairil Effendi Eka, MM (Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama), Dr. Achmad Sanusi, MSPA (Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam), dan Deni Suardini, SE, MM (Kaper BPKP Lampung).

Menanggapi harapan dari Gubernur Lampung dan pimpinan instansi yang melaksanakan penandatanganan MoU, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Intansi Pemerintah Bidang Polsoskam menginstruksikan Kaper BPKP Lampung segera menyusun action plan yang jelas sebagai tindak lanjut dari penandatangan MoU ini.

Deputi dalam sambutannya juga mengemukakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI merupakan sasaran antara bukan sasaran akhir dari suatu instansi. Sasaran akhir dari instansi pemerintah dalam akuntabilitas keuangan adalah tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Opini  WTP tidak menjamin tidak adanya penyimpangan, karena opini yang diberikan terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan bukan kebenaran isi laporan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, beliau mengucapkan terimakasih kepada instansi yang telah menandatangani MoU dengan BPKP sebagai mitra terpercaya dalam mewujudkan  tata kelola yang baik (good governance).

Hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat dari BPK RI Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Inspektur Pemerintah Provinsi Lampung, Para Kepala Biro dan Asisten Pemprov Lampung,  sedangkan dari BPKP hadir para Pejabat Struktural dan Fungsional.

(Humas BPKP Lampung)

Berita Terkait