Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

BPKP Lampung Vicon Meeting Dengan PPK Penanganan COVID-19 Se-Prov. Lampung
01 Mei 2020 15:09:00 / lampung / dibaca: 766 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Melakukan Vicon Meeting Dengan Inspektorat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Dampak Covid-19 Se-Wilayah Provinsi Lampung.

 

Dalam rangka mengawal akuntanbilitas penanganan dan dampak pandemi Covid 19, sebagaimana disyaratkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bersama PPK dan Inspektorat se Provinsi Lampung melakukan video conference (vicon) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020. Adapun materi yang dibahas adalah  terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan Darurat Covid-19. Vicon ini bertujuan untuk rangka mengurangi keraguan PPK sehingga nantinya dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan dan dampak Covid 19 di Wilayah Provinsi Lampung. 

Pada awal diskusi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung,  Kisyadi memberikan apresiasi kepada seluruh PPK yang tentunya dipilih berdasarkan  penilaian  kompetensi dan komitmen yang mumpuni. Kisyadi menambahkan bahwa kita menghadapi musuh pandemic virus yang tak kelihatan, yang salah satu penanganannya melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang cepat serta penanganan dampak yang ditimbulkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan prinsip 6T, yaitu tepat penyedia, tepat waktu,tepat jumlah, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat lokasi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kisyadi terlebih dahulu secara ringkas memaparkan SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 dan juga menyarankan agar para PPK tidak perlu mengambil referensi lain karena kondisi yang dihadapi adalah dalam keadaan serba darurat. Untuk lebih meyakinkan PPK, Kisyadi menyatakan bahwa SE Nomor 3 Tahun 2020 telah melalui pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk unsur APH (Kejaksaan, Kepolisian, dan  KPK). KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 terkait dengan Pencegahan TPK yang antara lain mensyaratkan agar PBJ dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang dikeluarkan oleh LKPP tentang pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan Covid 19, mendorong keterlibatan APIP dan BPKP dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ, prinsip pelaksanaan PBJ dalam kondisi darurat, dan dalam seluruh tahapan PBJ agar menghindari perbuatan perbuatan yang dikategorikan TPK. Dukungan ini akan memberikan keyakinan kepada PPK dalam melaksanakan PBJ. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan PBJ se-Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP juga menugaskan Tim Teknis untuk mendampingi Pemda dalam rangka mendukung akuntabilitas mulai kegiatan refocussing, relokasi,  PBJ, sampai dengan penanganan dampak darurat Covid-19. Hasil pendampingan Tim Teknis ini kemudian dikonsolidasikan oleh BPKP Pusat dan dilaporkan oleh Kepala BPKP kepada Presiden setiap minggu sebagai salah satu sarana untuk memberikan keyakinan bagi Pemerintah bahwa penanganan darurat Covid 19 telah dilaksanakan secara akuntabel dan dalam memberikan saran dalam rangka pembenahan penanganan.
Lebih lanjut Kisyadi memaparkan bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat Covid-19, tidak memerlukan Kelompok Kerja PBJ, melainkan langsung ditangani oleh PPK, dan tidak perlu melalui tahapan tahapan pengadaan dalam kondisi normal seperti pembuatan dan penetapan HPS dan pengujian harga. Apa yang harus dipahami?, cukup focus pemahaman terhadap SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 yang membagi dua metode pengadaan, yaitu melalui penyedia dan swa kelola. Penyedia terdiri dari penyedia barang dan penyedia konstruksi/penyedia jasa konsultansi. Penyedia barang adalah penyedia yang mampu menyediakan barang sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui tahapan penunjukan penyedia, pemesanan barang, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, dan melakukan pembayaran sesuai barang yang diterima bisa dengan uang muka, bisa dengan termin, atau bisa dibayarkan  sekaligus. Sedangkan penyedia konstruksi/penyedia jasa konsultansi adalah penyedia yang  pernah menyediakan jasa konstrusi sejenis di Instansi Pemerintah atau penyedia dalam terdaftar dalam e-catalog, PPK menerbitkan SPPBJ yang bentuknya sama kontrak biasa dan penerbitannya bersamaan SPMK karena sifatnya mendesak dan tidak perlu dilakukan negosiasi, meminta bukti kewajaran harga dari penyedia yang bentuknya semua diserahkan kepada penyedia dan bersifat auditable, penandatanganan kontrak berdasarkan Perhitungan Bersama dan BA Serah Terima Pekerjaan, serta melakukan pembayaran  bisa dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai sebagian atau seluruhnya. Jenis kontrak dalam pekerjaan konstruksi yang diutamakan adalah  kontrak harga satuan.  Dalam hal ditemukan adanya kewajiban penyetoran dalam audit, hal ini bukan merupakan tanggungjawab PPK melainkan tanggungjawab dari Penyedia.
Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempersilahkan PPK dan Inspektorat untuk mengajukan pertanyaan. Dalam kegiatan ini, terdapat 11 penanya dari PPK maupun Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Adapun pertanyaan yang paling mengemuka adalah hal yang terkait dengan pengenaan pajak dan barang kena pajak, metode pembayaran, tidak tersedianya penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa kepada Instansi Pemerintah dan tidak masuk dalam e-catalog, OPD yang tidak memiliki PPK yang memenuhi syarat, kapan pemeriksaan kewajaran harga dilakukan, kebijakan relaksasi perpajakan dan kewajiban pajak penyedia perorangan, input OMSPAN, tata cara pengadaan PBJ reguler dari DAK Fisik yang dialihkan pengadaan darurat Covid-19  yang berasal dari pengalihan DAK Fisik,  tata cara audit kewajaran harga, apakah diperbolehkan mengalokasikan honorarium kepada gugus tugas beserta besaran tarifnya, besaran bantuan operasional kepada instansi lain, pekerjaan perencanaan dan konsultansi secara swakelola sedangkan fisik oleh penyedia, serta penetapan definisi dan besaran insentif dokter, tenaga kesehatan, dan paramedis.
Seluruh pertanyaan peserta vicon dapat dijawab secara lugas dan tuntas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sehingga dengan jawaban dan terselenggara acara ini diharapkan tidak ada lagi keraguan PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid 19 di wilayah Provinsi Lampung.
 


Share      

Berita Terkait:

12 Nopember 2018 15:01:44 / lampung / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Lampung Menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
24 Januari 2018 14:58:43 / lampung / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
12 Puskesmas di Kabupaten Mesuji Mengikuti Bimtek RBA PPK BLUD Puskesmas di Kantor BPKP Lampung
06 Desember 2017 06:01:17 / lampung / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Mantapkan Strategi dalam Penyusunan LKPD Menuju WTP
07 Juli 2017 16:25:31 / lampung / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Aplikasi Siger Membuahkan Penghargaan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara
14 April 2016 14:48:38 / lampung / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Memberikan Pembekalan kepada Para Kepala Daerah Terpilih se-Provinsi Lampung


Profil BPKP Lampung
Kata Pengantar
Visi, Misi dan Nilai
Struktur Organisasi
Dukungan SDM
Rencana Strategis
Stakeholder / Mitra Kerja
Tugas, Wewenang dan Fungsi
Video Profil
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Permohonan Informasi Publik
Informasi Berkala
Perencanaan dan Kinerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Produk dan Layanan
Peningkatan Governance System
Pengamanan Aset
Peningkatan Ruang Fiskal
Pengawalan Pembangunan Nasional

Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2018 (Resmi)

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi Auditor

hasil ujian jfa Lampung

HUBUNGI KAMI:

 

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

Jalan. Basuki Rahmat  No.33

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Telp.  (0721) 483129

Fax . (0721) 481550

Kode Pos: 35215

Website: www.bpkp.go.id/lampung

Email : lampung@bpkp.go.id