WORKSHOP HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISKEUDES V.2.0

Bupati Lampung Timur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa semakin besar untuk itu pimpinan desa dituntut untuk mampu  bekerjasama dengan semua pihak dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa demi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel.
terkait dengan dana desa, BPK dalam tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan keuangan fokus pada proses penyaluran dan pengujian ketertiban laporan keuangan dan belum melakukan cek fisik, sedangkan pemeriksaan kinerja dilakukan untuk pembinaan pengelolaan keuangan desa, Ujar Kepala Sub auditorat Lampung II, Nugroho Heru Wibowo.

selanjutnya Kanit 4 Subdit 3 Tipikor Polda Lampung, Kompol Deni Saputra, mewakili Kepala Polda Lampung mengungkapkan bahwa pengelolaan dana di desa menjadi fokus kegiatan pencegahan oleh polri karena besarnya dana yang mengalir ke desa, regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh stakehoder, luasnya dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia, tingginya potensi korupsi di daerah dan rawan ditunggangi kepentingan politis.
Narasumber terakhir adalah Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Pusat, Iskandar Novianto menyampaikan bahwa konsekuensi penggunaan dana desa adalah akuntabilitas, namun berhubung sebagian besar pemerintah desa belum mampu menyusun laporan keuangan karena keterbatasan kemampuan SDM, maka di buatlah aplikasi yang mudah di gunakan pemerintah desa yaitu Siskeudes. Siskeudes saat ini sudah diintegrasikan dengan OMSPAN sehingga akurasinya terjamin dan penanggungjawab data yang diinput adalah jelas, yaitu pemerintah desa. Selain itu dengan Siskeudes pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, sehingga Inspektorat dapat memonitor pengelolaan dana desa melalui laporan penggunaan desa yang di hasilkan Siskeudes.

(Humas BPKP Lampung)