Gatot Darmasto lebih lanjut mengemukakan bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sesuai SAP terkini disebut Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari BPK terhadap LKPD seluruh Indonesia sebanyak 67 LKPD atau 12,81% dari seluruh LKPD pada tahun 2011 meningkat menjadi 440 LKPD atau 81,18% dari seluruh LKPD Tahun Buku 2018. Namun demikian, peningkatan LKPD yang dinyatakan WTM tersebut tidak disertai dengan penurunan jumlah temuan/catatan BPK, bahkan terdapat LKPD yang dinyatakan WTM namun dengan temuan setebal 700 halaman. Permasalahan yang ditemukan BPK Tahun 2017 sampai denganTahun 2018 pada umumnya terkait dengan kelemahan SPI dan Tata Kelola dengan prosentase kejadiannya hamper sama yaitu 49% dan 51% pada tahun 2017 dan 48% dan 52% pada tahun 2018. Kelemahan SPI dan Tata Kelola mengakibatkan tingginya kerugian negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan meningkatnya jumlah Kepala Daerah terjaring OTT KPK. Dari kondisi tersebut, Deputi PKD menyimpulkan bahwa penyebab utama permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangana dalah kelemahan Internal Control System dan Kapabilitas APIP yang belum mumpuni, ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidak ekonomisan-efisien-efektifan, dan penyimpangan administrasi.

Padahal sesuai peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah baik Pusat dan Daerah, penerapan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP adalah suatu keharusan. Dalam rangka penguatan SPIP dan APIP, BPKP dan Instansi Pemerintah terkait telah menerbitkan tools/juknis terkait yang selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan dan perubahan teknologi informasi. Deputi PKD menyimpulkan permasalahan pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah penerapan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP yang kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari SPIP yang mencapai level 3 per 26 Juli 2019 baru 266 IP atau 42,63%  dimana capai IP Provinsi Lampung baru mencapai 50% dan Kapabilitas APIP Level 3 dan Level 2+ baru 291 IP atau 46,34% dimana didalamnya IP Provinsi Lampung  sudah 11 dari 16 IP. Terkait dengan APIP yang efektif, Gatot Darmasto mengemukakan bahwa harus memiliki kapabilitas dalam bidang assurance activities dan advisory activities sehingga diperlukan adanya shifting paradigm tau perluasan peran APIP sesuai PP 60 Tahun 2008. Dengan APIP yang mumpuni pada akhirnya akan menciptakan anti corruption activities. Dalam rangka memperkuat SPIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKP  telah mengembangkan Integrated Financial& Performance System. Sistem ini sedang dibangun dalam rangka mengintegrasikan SIMDA Perencanaan, SIMDA Pendapatan, SIMDA Gaji, SIMDA BMD, Simda Keuangan dan SIMDA SAKIP secara internal dan SIRUP-LPSE, CMS/Kasda Online, DJPK/DJP, e-Audit BPK, SIM Gaji Taspen, PFK-Askes Data Pegawai dan PFK- Bapetarum Data Pegawai yang merupakan Sistem Informasi Eksternal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengembangkan Simda Integrated, BPKP akan mengembangkan SimdaContinous Auditing Continous Monitoring (CACM). Selain itu BPKP juga mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) yang aplikasinyauser friendly dan senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi informasi dan peraturan terkait. Adapun produk SIMDA yang sudah dapat dintegrasikan dengan SAKIP selanjutnya akan di sosialisasikan pada workshop oleh tim pengembang SIMDA BPKP di aula perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Poin utama dalam pemerintahan adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Tercapainya akuntabilitas keuangan melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal akan menghasilkan opini WTP. Sedangkan akuntabilitas kinerja yang optimal, akan menghasilkan WBK dan WBBM. Jika keduanya terpenuhi, maka akan tercapai tujuan utama pemerintahan, yaitu good government.Dalam pengelolaan keuangan diperlukan tiga lapis pertahanan, yaitu melalui SPIP level 3, pengawalan oleh APIP dengan level kapabilitas 3, serta akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan dengan nilai SAKIP. Hal lain yang disampaikan oleh Gatot di antaranya terkait manajemen risiko di masing-masing OPD yang perlu ditingkatkan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan berbasis risiko oleh APIP.

Gubernur Lampung menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka membangun Provinsi Lampung yang lebih baik lagi. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih mencerdaskan para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung menuju Rakyat Lampung Yang Berjaya. Gubernur menyadari bahwa tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam rangka penerapan SIMDA yang terintegrasi dengan SAKIP ini adalah perbedaan latar belakang para pimpinan daerah yang berasal dari jenjang karier birokrasi dan non birokrasi. Namun hal ini akan dapat diatasi dengan apabila semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung punya komitmen yang sama dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Wilayah Provinsi Lampung, imbuhnya.
Pada acara penutupan workshop yang secara antusias diikuti oleh seluruh peserta, Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, John Z Nasaputra mengemukakan bahwa dari hasil workshop ini untuk disampaikan kepada Pimpinan di OPD masing-masing untuk pelaksanaan implementasi Simda SAKIP.
 

Humas BPKP Lampung