Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Gubernur Lampung berharap BPKP mengawal tata kelola pemerintah dalam melayani masyarakat Lampung
05 Juli 2019 14:41:52 / lampung / dibaca: 168 kali / Kat: APIP

Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaedi dalam menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP, Kisyadi bersama jajarannya, di kantor Gubernur Lampung tanggal 4 Juli 2019.Pada kesempatan tersebut, Kisyadi memberikan apresiasi kepada Arinal Djunaidi yang baru dilantik sebagai Gubernur Lampung, sekaligus Kisyadi juga menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2018.

Lebih lanjut,Kisyadimemaparkan tugas utama BPKP yaitu pengawasan yang mampu memberikan tambah bagi pencapaian tujuan pengelolaan keuangan dan pembangunan secara efektif, efisien dan ekonomis serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pengawasan BPKP saat ini dilaksanakan dengan 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan, perluasan dan peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset, dan tata kelola pemerintahan yang baik (governance). Dalam tugas pengawalan pembangunan, Kepala Perwakilan melaporkan bahwa perlu  perhatian Gubernur atas beberapa Proyek Strategis Nasional yang progresnya masih belum sesuai dengan target, seraya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi atas dukungannya dalam proses pembebasan lahan dan proses pembangunan jalan tol Bakauheni –Pematang Panggang (2 Seksi) sepanjang lebih kurang 262,2 km dapat selesai sesuai target.

 

Dalam hal peningkatan ruang fiskal, Kepala Perwakilan mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan terobosan demi peningkatan kemandirian keuangan wilayah Provinsi Lampung. Selain itu Pemerintah provinsi juga masih perlu melakukan pembenahan sistem pengendalian internal dan early warning system dalam rangka menekan tingkat kebocoran anggaran daerah karena fraud.
Terkait dengan Governance, salah satu misi BPKP adalah meningkatkan kapabilitas APIP menuju Level 3 dan penerapan SPIP Level 3 sebanyak 100% sesuai RPJMN. Saat ini dari 16 APIP di Wilayah Provinsi Lampung, 3 APIP diantaranya sudah mencapai Level 3 dan 9 Pemerintah Provisi/Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan SPIP Level 3. BPKP terus melakukan pengawalan agar seluruh APIP dan SPIP dapat mencapai level 3 sesuai target RPJMN. Lebih lanjut, Kepala Perwakilan mengemukakan bahwa SIMDA merupakan salah satu tools dalam mengurangi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah mulai saat perencanaan, penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan. Sesuai MOU dengan Menteri Pendayaagunaan Apartur Negara, SIMDA harus disosilasikan kepada seluruh Provinsi, namun penerapan SIMDA khususnya SIMDA Perencanaan sedikit mengalami hambatan di Provinsi Lampung. BPKP juga turut mengembangkan Cash Management System dalam mempermudah transaksi keuangan kas daerah dengan  Bank Pembangunan Daerah Lampung. Terdapat 3 Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung yang sudah menerapkan CMS, imbuhnya.
Gubernur Lampung antara lain menyampaikan terima kasih atas pengawasan yang diberikan oleh BPKP terhadap keuangan dan pembangunan di Wilayah Provinsi Lampung. Keberadaan BPKP sangat diperlukan dalam rangka memberikan pendapat dan saran dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang kuangan di Pemerintah Provinsi Lampung. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung diperhadapkan dengan adanya difisit anggaran, pemindahtanganan aset yang tidak didukung dengan legalitas yang memadai, kekurang-terpaduan beberapa proyek pemerintah khsusunya Proyek Pembangunan Waduk, Irigasi, dan SPAM Bandar Lampung, tata kelola Dana Desa yang perlu ditingkatkan, BUMD yang membebani APBD, dan penguatan peran Inspektorat Provinsi sebagai “mata dan telinga” Kepala Daerah. Gubernur sangat mengharapkan pengawasan dan pengawalan BPKP sehingga permasalahan tersebut dapat segera teratasi.
Pada akhir pertemuan, Kepala Perwakilan menyatakan kesanggupannya memenuhi permintaan gubernur melalui suatu proses yang akuntabel dan terpadu dengan pengawasan BPKP yang telah diprogramkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Humas Bpkp Lampung



Share      

Berita Terkait:

26 Mei 2017 08:51:03 / lampung / dibaca: kali / Kat: APIP
Pengelolaan Dana Desa Menuju Efisiensi dan Akuntabilitas


Profil BPKP Lampung
Kata Pengantar
Visi, Misi dan Nilai
Struktur Organisasi
Dukungan SDM
Rencana Strategis
Stakeholder / Mitra Kerja
Tugas, Wewenang dan Fungsi
Video Profil
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Permohonan Informasi Publik
Informasi Berkala
Perencanaan dan Kinerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Produk dan Layanan
Peningkatan Governance System
Pengamanan Aset
Peningkatan Ruang Fiskal
Pengawalan Pembangunan Nasional

Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2018 (Resmi)

Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi Auditor

hasil ujian jfa Lampung

HUBUNGI KAMI:

 

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

Jalan. Basuki Rahmat  No.33

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Telp.  (0721) 483129

Fax . (0721) 481550

Kode Pos: 35215

Website: www.bpkp.go.id/lampung

Email : lampung@bpkp.go.id