Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Kaper BPKP Lampung Menjadi Narasumber Rakorwasda di Gedung Balai Keratun Lampung
14 Desember 2017 14:49:39 / lampung / dibaca: 4169 kali / Kat: Sosialisasi

Bertempat di Gedung Balai Keratun, Rabu 6/12/2017 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah hadir untuk menjadi Narasumber, hadir pula Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Inspektur Provinsi Lampung Syaiful Darmawan.

Pada Sambutannya Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri meyampaikan bahwa kedapannya Inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai tempat untuk berkonsultasi.Ketika Inspektorat menjalankan fungsinya sebagai pengawas, ia bukan hanya menemukan kesalahan tapi juga menjadi konsultan objek Pemeriksaan sehingga dapat memperbaiki kesalahannya.

rakorwasda lampung

Menurut Wakil Gubernur Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus terus diperkuat terutama dalam mereposisi peran dan fungsinya. Dan Pengawasan rutin diarahkan dan dititik beratkan pada pembinaan konsultasi.

Tentunya harapan kedepan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar dapat terus dipertahankan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah mengatakan pencapaian level maturitas atau kematangan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah ditargetkan mencapai 85% berada di Level 3 pada Tahun 2019.

Untuk mencapai level 3 tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah  yang akuntabel baik pada sisi keuangan maupun sisi kinerja. Sehingga tercipta Wilayah Tertib Admistrasi (WTA), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

BPKP Lampung juga tengah mendorong agar Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B, dan mendorong Kepala Daerah meningkatkan kapabilitas APIP.

Namun Saat ini, baru Pemerintah Provinsi Lampung yang SAKIP-nya mendapat nilai B, Pemerintah Daerah lain masih memperoleh nilai C dan CC. Kepala Perwakilan BPKP Lampung  mendorong agar seluruh Pemerintah Daerah se-Lampung memperoleh nilai B.

Kepala Perwakilan BPKP pun menjelaskan bahwa Indikator keberhasilan terkait SPIP yaitu meliputi hasil evaluasi LKIP oleh Kemenpan RB, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan terdapat temuan BPK/APIP mengenai asset/Barang milik daerah yang belum ditindaklanjuti serta terdapat kasus Tindak Pidana Korupsi /Kepatuhan terhadap Peraturan Per-UU.

Adapun kebutuhan Peningkatan Level Kapabilitas APIP  yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik.

(Humas Lampung - J)



Share      

Berita Terkait:

20 Pebruari 2018 10:18:05 / lampung / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Inspektorat dan BPKAD Se-Provinsi Lampung Mengikuti Kegiatan Diseminasi di Kantor BPKP Lampung
06 Desember 2017 06:04:31 / lampung / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Mengawal Pembangunan dan Keuangan Desa dengan SISKEUDES
07 Juli 2017 16:49:42 / lampung / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pembekalan Aplikasi Siskeudes Bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung
06 Pebruari 2017 16:41:17 / lampung / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES
05 Desember 2016 15:45:57 / lampung / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
PT Bank Lampung Sharing Knowledge Risk Management dengan BPKP Lampung