Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Wagub Lampung Harapkan Pengawalan dari BPKP
14 Pebruari 2017 10:30:53 / lampung / dibaca: 138 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Sebagai auditor Presiden, BPKP memiliki tugasmelakukanpengawasan intern terhadapakuntabilitaskeuanganNegaradansebagai Pembina penyelenggaraan SPIP untukseluruhInstansiPemerintah. Sepanjang tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melakukan pengawasan terhadap beberapa aspek di Wilayah Provinsi Lampung, antara lain Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Kantor Staf Presiden (KSP), Pengelolaan DAK, Ppenyerapan Anggaran dan PBJ, Penyaluran Dana Desa, Pembinaan SPIP serta Peningkatan Kapabilitas APIP. Seluruh kegiatan tersebut dirangkum dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Sally Salamah, kepada Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri didampingi Sekda Provinsi Lapung, Sutono, dan Sekretaris Inpektorat Provinsi Lampung, Haris Kadarman (8/2).

Kepala Perwakilan memaparkan kondisi pembangunan Kawasan Industri Maritim Tanggamus yang masih lambat, beliau berharap Wagub Lampung dapat mendorong Pemkab Tanggamus untuk mempercepat pembangunan PSN dan mendukung kelancaran, akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan. Terkait penyerapan anggaran, PBJ, dan pengelolaan Dana Desa, Kaper berharap APIP di Wilayah Provinsi Lampung, khususnya Inspektorat Kota/Kabupaten agar dapat mengawal proses penyerapan anggaran, penyaluran dan pengelolaan dana desa serta PBJ. Tahun 2016, BPKP mendapatkan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (B6, B9, B12). Kaper mengungkapkan bahwa di Provinsi Lampung belum terbangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), untuk itu beliau berharap Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan dalam APBD Provinsi Lampung untuk kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Selain itu, BPKP Lampung telah bekerja sama dengan Bank Lampung untuk membangun Kasda online (Cash Management System). Kedepan diharapkan Bendahara Kabupaten dapat melakukan SP2D online dalam pembayaran gaji dll. Akhir tahun 2016, BPKP juga telah menyerahkan aplikasi siskeudes kepada seluruh Kabupaten sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh Desa dalam mengelola keuangan desa. Dalam waktu dekat juga akan mengundang BPMD Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Lampung dalam acara workshop pengelolaan keuangan desa secara akuntabel.

Sesuai dengan RPJMD 2015-2019 target leveling kapabilitas APIP dan SPIP 80% harus berada di level 3. Action plan BPKP antara lain bagaimana pengelolaan risiko, manajemen risiko dan mekanisme perhitungan manajemen risiko, Kaper berharap seluruh Kepala Dinas se-provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pengendalian intern SKPD masing-masing. Komitmen BPKP mengawal kapabilitas APIP menjadi level 3, akhir Januari kemarin BPKP Lampung telah mengadakan workshop bagi Inspektorat se-Provinsi Lampung terkait penyusunan PKPT berbasis risiko. Kedepan, BPKP Lampung akan secara rutin mengadakan pelatihan/workshop untuk peningkatan Kapabilitas APIP.

Wakil Gubernur Lampung sangat berharap BPKP Lampung membina APIP dan memberikan pengawalan terhadap pengendalian intern seluruh SKPD di Provinsi Lampung.

 

Humas Lampung/Alif



Share      

Berita Terkait:

19 Desember 2016 15:32:58 / lampung / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Siskeudes Terbukti Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa
08 September 2016 08:53:30 / lampung / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
BPKP Siap Kawal APIP di Wilayah Provinsi Lampung
03 Oktober 2014 10:30:53 / lampung / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Bupati Pringsewu Kunjungi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
30 Juni 2014 10:39:25 / lampung / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Bupati Mesuji Lantik Pegawai BPKP Sebagai Inspektur
25 Maret 2014 12:04:00 / lampung / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
KPU Lampung Minta BPKP Awasi Dana Hibah Pileg dan Pilgub