Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.I         
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
D.II
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
D.III
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
D.IV Deputi Bidang Akuntan Negara
D.V Deputi Bidang Investigasi

 

 

 

 

 

BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, lima Deputi yang membawahi bidangnya masing-masing: Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan Negara, dan Deputi Bidang Investigasi dan Inspektorat. Selain itu, BPKP memiliki empat unit pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Pimpinan BPKP

  Nama Jabatan
Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA Kepala BPKP
Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D., CA., CCSA., CRMA., CKM, CFrA Sekretaris Utama
Nurdin, Ak., M.B.A.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 
Dr. Binsar H. Simanjuntak, Ak., M.B.A., CMA, CFrA
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA, CGAP
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Drs. Gatot Darmasto, Ak., MBA, CRMA, CA, CFrA

Deputi Bidang Akuntan Negara

Iswan Elmi, Ak., SH., M.S.Acc, CFE, CA

Deputi Bidang Investigasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu 33 Kantor Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.

Perwakilan BPKP Provinsi:

  1. Aceh
  2. Sumatera Utara
  3. Sumatera Barat
  4. Riau
  5. Jambi
  6. Sumatera Selatan
  7. Bengkulu
  8. Lampung
  9. DKI
  10. Banten
  11. Jawa Barat
  12. Jawa Tengah
  13. D.I Yogyakarta
  14. Jawa Timur
  15. Kalimantan Barat
  16. Kalimantan Timur
  17. Kalimantan Selatan
  18. Bali
  1. NTT
  2. Sulawesi Selatan
  3. Sulawesi Tengah
  4. Sulawesi Utara
  5. Sulawesi Tenggara
  6. Maluku
  7. Papua
  8. Bangka Belitung
  9. Kepulauan Riau
  10. Kalimantan Tengah
  11. NTB
  12. Gorontalo
  13. Sulawesi Barat
  14. Maluku Utara
  15. Papua Barat

 


Share   
Loading the Player...
Video Lainnya