Akuntabilitas

 

RINGKASAN EKSEKUTIF



Pada tahun 2008, BPKP memasuki babak baru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP 60 tahun 2008 menegaskan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut telah disikapi dengan melakukan reposisi dan revitalisasi BPKP dengan melakukan 4 C yaitu Capacity Building, Current Issue, Clearing House, dan Check and Balance. Reposisi dan revitalisasi BPKP sampai saat ini masih terus bergulir yang diawali perumusan visi, misi dan strategi BPKP yang baru dan diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan BPKP.

BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal pemerintah dengan menjalankan 2 jenis jasa, yaitu memberikan jasa assurance dan consulting yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya. Jasa assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, sedangkan consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Jasa assurance dan consulting tersebut merupakan kegiatan utama pengawasan BPKP yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008. Pelaksanaan pengawasan BPKP pada tahun 2008 sebagian besar masih mengacu kepada Renstra BPKP 2006-2010 yang berisi 28 program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 148 kegiatan. Namun, pada tahun 2008 juga sudah mulai dilaksanakan program/kegiatan baru sebagai respon atas mandat PP 60/2008, misalnya penyiapan perangkat penerapan SPIP.

 

 

 


Share