Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Rakorwasda 2019: “Perkuat APIP, Bersihkan Kepulauan Riau dari Korupsi!”
28 Nopember 2019 20:23:43 / kepri / dibaca: 68 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Tanjungpinang (28/11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Hotel CK Tanjung pinang dihadiri oleh APIP di seluruh Provinsi Kepulauan Riau

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Indra Khaira Jaya. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan pentingnya acara Rakorwasda ini sebagai bentuk koordinasi stratejik dalam dalam perencanaan pengawasan APIP. Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Acara selanjutnya adalah Diskusi Panel yang langsung dipimpin oleh moderator Seviyandi Bakar. Diskusi panel dibuka dengan Paparan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Judul Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan. Dalam Paparannya, Indra menekankan pentingnya Peranan APIP dalam pengawasan keuangan daerah dan desa. Indra juga menyampaikan perubahan peran auditor dari Assurance Provider menjadi Trusted Advisor sehingga diharapkan kedepannya APIP dapat setara dengan manajemen Pemda dan mampu memberikan masukan-masukan dalam tata kelola pemerintahan dan juga mampu melaksanakan pengawasan dengan berbasis Risiko.

Materi kedua dipaparkan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, Kombespol Rustam Mansur dengan materi Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Di Lingkungan Provinsi Kepri. Dalam paparannya Rustam menjelaskan tentang sebab-sebab korupsi, dan bentuk bentuknya. Dalam kesempatan yang sama Rustam juga menekankan pentingnya membangun diri menjadi pribadi yang anti korupsi dengan menerapkan konsep hidup 3B yaitu selalu Bersyukur, selalu Berdoa, dan selalu Berusaha.

Materi terakhir adalah Pencegahan Korupsi Pada Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, Dodi Gazali. Dalam kesempatan ini Dodi menjelaskan tentang Tujuh Program Jaksa Agung, yaitu: Pemberantasan Korupsi harus memberikan solusi perbaikan sistem, Pemberantasan Korupsi secara berimbang antara preventif dan represif, Penanganan perkara bertujuan agar perbuatan tidak dilakukan kembali, Pemberantasan Korupsi dilarang dilakukan dengan mencari-cari kesalahan demi mendapat keuntungan pribadi, tujuan pemberantasan korupsi agar aset yang terbengkalai karena permasalahan korupsi dapat difungsikan sebagaimana mestinya, Pemberantasan Korupsi dapat menyelamatkan aset negara maupun daerah, dan Program terakhir adalah Pemberantasan Korupsi dapat memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi.

Acara dilanjutkan sesi tanya-jawab dengan pertanyaan dari Inspektorat Kabupaten Natuna, Inspektorat Kabupaten Karimun dan Inspektorat Kota Tanjungpinang terkait kendala penugasan pengawasan APIP yaitu terkait SDM, baik Kuantitas aparat pengawasan maupun Kompetensinya. Terkait permasalahan tersebut Indra menyatakan bahwa Rakorwasda dapat digunakan sebagai pencarian solusi terhadap kendala yang ada jika dibandingkan dengan Kemampuan SDM yang ada. Indra juga menegaskan agar APIP daerah jangan lagi berpikir secara terkotak-kotak, dengan pemikiran bahwa seluruh permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan SDM sendiri. Gap antara kebutuhan dan kemampuan yang ada dapat diatasi dengan Peningkatan Kompetensi SDM (DIklat, Workshop, dan PKS) ataupun dengan pendekatan lebih implementatif seperti Joint Audit. Pendekatan Lain juga dapat berbentuk Quality Assurance, yaitu penugasan mandiri dan saat proses reporting dapat diekspose ke Perwakilan BPKP agar mendapatkan jaminan kualitas.

Terkait perubahan paradigma pengawasan yang lebih menitikberatkan pada Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu dikaitkan dengan keterbatasan SDM, Indra menegaskan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko seharusnya dapat memperingan pemilihan audit objek karena APIP tidak perlu turun mengawasi seluruh audit objek yang ada, namun hanya perlu turun diobjek yang memiliki risiko tinggi dan diharapkan jenis pengawasan yang digunakan  juga diharapkan lebih terarah sehingga dapat mengatasi masalah/resiko yang muncul. Pada kesempatan yang sama Inspektur Natuna, Husein juga memberikan usulan agar temuan pengawasan yang susah untuk ditindaklanjuti agar bisa dilimpahkan ke APH untuk mempercepat penyelesaiannya.

(Humas BPKP Kepri/AAP)



Share      

Berita Terkait:

28 Oktober 2019 16:08:51 / kepri / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Silaturahim BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
25 September 2019 11:20:43 / kepri / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SIMDA Integrated sebagai Solusi Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
12 September 2019 16:09:25 / kepri / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Finalisasi Penyusunan SSH dan ASB Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lingga
27 Agustus 2019 16:49:28 / kepri / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Coffee Morning “Mempercepat Penanganan dan Eksekusi Tipikor”
25 Agustus 2019 10:05:00 / kepri / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Terima SML, Pemprov Kepulauan Riau dan Pemko Tanjungpinang Siap Terapkan SIMDA Terintegrasi


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Visi dan Misi
Komposisi SDM
Wilayah Kerja
INFORMASI PUBLIK
Permohonan Informasi
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
LAYANAN PUBLIK
Kotak Pengaduan

 

WEB TERKAIT                     

 

PROFIL BPKP KEPRI



 

 

 

 

 

 

MAJALAH


EDISI I

 

EDISI II

 

 

 

PUBLIKASI / LAYANAN PUBLIK

Berisi informasi dan pengumuman serta informasi layanan publik lainnya.


GALERI FOTO


PELANTIKAN KEPALA PERWAKILAN