Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Wujudkan Perencanaan Daerah yang Terintegrasi di Kabupaten Karimun
13 Maret 2019 14:27:58 / kepri / dibaca: 463 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Tanjung Balai Karimun (13/03) - Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2020. Musrenbang  dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 13-14 Maret 2019 dengan tema mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis maritim demi muwujudkan kesejateraan masyarakat.

Pembukaan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karimun pada hari rabu sekitar pukul 09.00 WIB oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Turut hadir dalam Musrenbang, yaitu dari BPKP, Bappenas, Bappeda Provinsi, DPRD Kab Karimun, Forum komunikasi Kabupaten Karimun, Sekretaris Daerah, beserta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karimun.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Indra Khaira Jaya, dalam pemaparannya, menyampaikan tentang Perencanaan Daerah Berbasis Elektronik (e-Planning) melalui SIMDA Perencanaan Terintegrasi. “Terdapat 6 hal yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah, diantaranya Perencanaan dan Penganggaran, Belanja Hibah dan Bansos, Pajak dan Retribusi, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Jual Beli Jabatan, serta Belanja Perjalanan Dinas. Untuk perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa masalah juga, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, asimetri RPJMD-Renstra dan RKPD-Renja, belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan keuangan daerah, alokasi anggaran tidak fokus pada pencapaian visi misi kepala daerah, program/kegiatan yang muncul tiba-tiba setelah KUA-PPAS, serta lemahnya histori perubahan data perencanaan pembangunan”, ujarnya.

SIMDA Perencanaan, diakuinya, merupakan aplikasi yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut, dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dan telah didukung oleh KPK melalui MoU BPKP dengan KPK tentang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). “Melalui SIMDA Perencanaan, banyak manfaat yang bisa kita peroleh, terutama dalam RKPD tahun 2020, yaitu integrasi proses perencanaan, pembangunan, dan pelaporan keuangan dan yang paling utama adalah efisiensi waktu, tenaga, dan sumber daya dalam input data dan pelaporan”, imbuhnya.

Menutup pemaparan pada hari ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Indra Khaira Jaya mengharapkan agar pengembangan SIMDA di Kabupaten Karimin dapat dilakukan secara terintegrasi (integrated).

(Humas BPKP Kepri/RM)



Share      

Berita Terkait:

04 April 2019 12:09:37 / kepri / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
AAIPI, untuk Auditor Internal yang Semakin Handal
28 Maret 2019 15:58:33 / kepri / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Korsupgah sebagai media penguatan strategi pengawasan
18 Maret 2019 17:04:14 / kepri / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi Pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten Lingga
12 Maret 2019 20:07:55 / kepri / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Konsultasi Pengelolaan BLUD pada RSUD Dabo
11 Maret 2019 17:46:47 / kepri / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi Pengawasan BPKP Kepri dan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Visi dan Misi
Komposisi SDM
Wilayah Kerja
INFORMASI PUBLIK
Permohonan Informasi
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
LAYANAN PUBLIK
Kotak Pengaduan

 

WEB TERKAIT                     

 

PROFIL BPKP KEPRI



 

 

 

 

 

 

MAJALAH


EDISI I

 

EDISI II

 

 

 

PUBLIKASI / LAYANAN PUBLIK

Berisi informasi dan pengumuman serta informasi layanan publik lainnya.


GALERI FOTO


PELANTIKAN KEPALA PERWAKILAN